Pendapat ini diperkuat oleh ahli yang diajukan oleh pemohon, yaitu Etty Utju Ruhayati. Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara ini menilai terkait hubungan antara KUHAP dan UU Kekuasaan Kehakiman, maka berlaku asas lex specialis derogat legi generali. Kalau bicara hukum acara (pengajuan PK) ya pakai KUHAP. Kalau UU 4/2004 itu kan judulnya kekuasaan kehakiman, jelasnya di ruang sidang MK, Kamis (17/7).
Etty punya sedikit kritik tambahan terhadap frase tersebut. Seharusnya disebutkan secara rinci dan limitatif mengenai siapa saja pihak-pihak yang bersangkutan, tambahnya.
Anggota Komisi III bidang hukum Nur Syamsi Nurlan mengaku tak sependapat. Ia mengatakan Pasal 23 ayat (1) berlaku terhadap sejumlah jenis acara, termasuk acara pidana. Ia pun mengungkapkan risalah persidangan pembentukan UU Kekuasaan Kehakiman di DPR. Frase itu memang untuk mengakomodir pengajuan PK oleh jaksa, tegasnya.
Nur Syamsi mengungkapkan upaya mengakomodir PK oleh jaksa terinspirasi kasus Mochtar Pakpahan. Kasus ini memang sempat menghebohkan dunia hukum Indonesia, ketika pengajuan PK oleh jaksa pertama kalinya dikabulkan oleh hakim. Pro kontranya pun masih ada sampai sekarang.
Namun, Nur Syamsi punya opini tersendiri. Ia menilai bahwa hakim agung yang menerima PK tersebut telah menerapkan hukum progresif. Tak terpaku pada teks yang ada dalam UU, jelasnya. Kala itu, Pasal 23 ayat (1) memang belum lahir, hakim PK hanya mendasarkan ketentuan KUHAP.
Nur Syamsi mengaku terinspirasi Sajtipto Rahardjo. Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro ini memang maestronya hukum progresif di Indonesia. Hakim Konstitusi Mahfud MD seperti tertarik untuk menggali pemikiran seputar hukum progresif ini. Guru Besar HTN UII Yogyakarta ini paham betul bahwa teori hukum progresif adalah hakim tak boleh dibelenggu oleh norma.
Mahfud menanyakan dalam hal apa hukum progresif bisa diterapkan. Dalam hukum materil atau formil. Atau bisa dua-duanya, ujarnya. Menurutnya, pertanyaan ini cukup penting sebagai pertimbangan hakim konstitusi mengambil putusan.