Timboel Siregar, salah seorang Presidium Komite Aksi Jaminan Sosial mengeluhkan kinerja legislasi DPR. Betapa tidak, sejauh ini baru ada lima RUU yang selesai dibahas. Padahal DPR menargetkan 70 RUU yang dihasilkan di tahun 2010 ini. Salah satu RUU yang terkatung-katung adalah RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mandek pembahasannya di Baleg.
Pengamat politik LIPI, Ikrar Nusa Bakti berpendapat senada. Menurutnya, apa yang dihasilkan dewan terutama soal RUU masih sangat jauh dari maksimal. “Banyaknya RUU yang belum terselesaikan menjadikan utang parlemen terhadap proses legislasi itu makin lama makin menumpuk,” ujarnya.
Jika Timboel mencontohkan RUU BPJS, maka Ikrar menyebut beberapa RUU di bidang pertahanan. “Contoh misalnya RUU Rahasia Negara, itu juga mandek. Kemudian RUU soal Intelijen, itu juga sampe sekarang mandek. Itu contoh-contoh saja,” ujarnya.
Padahal, lanjut Ikrar, produk yang paling penting untuk menilai kinerja DPR adalah Undang-Undang. “Bukan persoalan misalnya hak angket, interpelasi, atau hak bertanya, tapi yang paling pokok itu adalah, berapa banyak RUU yang jadi UU,” jelas Ikrar.
Dengan masih minimnya RUU yang dihasilkan oleh dewan, Ikrar menyimpulkan DPR dan pemerintah asal dalam menetapkan Prolegnas. “Tanpa melihat apakah telah siap atau belum dalam menyelesaikannya.”
Meski jumlah UU yang dihasilkan menjadi salah satu alat ukur kinerja, Ikrar berharap DPR tak menyepelekan kualitas RUU yang bakal dibahas. “Dari RUU berapa yang menjadi UU, dan kemudian dari UU tersebut berapa yang berkualitas baik.”
Ketua DPR Marzuki Ali usai membuka kembali masa sidang DPR setelah reses kemarin, Senin (12/7) mengakui, hasil kinerja legislasi DPR memang terus mendapat penilaian negatif. Terutama soal pencapaian target RUU yang dihasilkan.