Hal ini diungkapkan Ketua PPATK, Yunus Husein, menjawab berbagai pertanyaan menyangkut informasi transfer dana ribuan dollar yang dilakukan Hambali untuk mendanai aksi-aksi terorisme di Indonesia. "Kami sama sekali belum mengetahuinya. Bahkan informasi itu pun saya dapat dari koran," tutur Yunus yang ditemui di kantornya.
Namun begitu, Yunus mengatakan, berdasarkan informasi yang ia dapat dari koleganya di Anti-Money Laundering Office (AMLO) Thailand, penangkapan Hambali dilakukan melalui pelacakan atas transaksi keuangannya. "Sehingga meski Hambali sudah dioperasi plastik, keberadaannya bisa diketahui," jelas Yunus.
Untuk itu, lanjut Yunus, pihaknya sudah mengirimkan surat elektronik (email) kepada AMLO. "Kami ingin mengetahui lebih jauh tentang transfer dana itu," tutur Yunus. PPATK sendiri telah menandatangani kerja sama dengan AMLO pada 24 Maret 2003 untuk saling tukar informasi terkait dengan tindak pidana pencucian uang, termasuk transaksi yang terkait dengan terorisme.
Membandingkan dengan AMLO, Wakil Ketua PPATK, Made Sadguna, yang ditemui pada kesempatan yang sama mengatakan, AMLO memang lebih ideal dibandingkan PPATK. PPATK hanya berfungsi sebagai administrative agency, sedangkan AMLO memiliki kewenangan melakukan penyidikan.
Bahkan, lanjut Sadguna, AMLO bisa melakukan tindakan-tindakan aktif menebus kerahasian publik dan privat untuk membongkar setiap transaksi keuangan yang mencurigakan. "Itulah kelebihan AMLO untuk bisa melakukan pendeteksian. Sedangkan PPATK tidak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya laporan," paparnya.
AMLO yang kini genap berusia empat tahun (didirikan pada 20 Agusutus 1999), 80 persen aparaturnya adalah aparat kepolisian. Melihat kondisi seperti itu, wajar kiranya AMLO bisa berbuat banyak. Namun jika bercermin dengan kondisi PPATK sekarang, Yunus mengatakan, berat kalau PPATK harus juga diberikan kewenangan penyidikan.
10 rekening dibekukan
Terkait dengan penyidikan kasus-kasus tindak pidana pencucian uang, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Irjen Didi Widiyadi mengungkapkan, pihaknya sudah meminta kepada Bank Indonesia perwakilan Jawa Tengah untuk menutup 10 rekening yang diduga merupakan sumber pembiayaan aksi-aksi terorisme.
Kesepuluh rekening yang dibekukan tersebut, menurut Didi, diduga kuat dananya berasal dari perampokan nasabah yang terjadi di Jawa Tegah. Berdasarkan data di Polda Jawa Tengah, selama 2002-Juli 2003 telah terjadi 132 perampokan di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. "Uang-uang hasil perampokan itulah yang kemudian dipergunakan untuk membiayai aksi-aksi terorisme," ucap Didi.
Pengungkapan kesepuluh rekening tersebut berasal dari keterangan para tersangka jaringan terorisme yang telah tertangkap. Dari 39 pelaku perampokan sekitar 10 orang diantaranya sudah tertangkap dan tiga orang lainnya tewas. Namun Didi menolak menjelaskan berapa jumlah dana yang berhasil dibekukan dari 10 rekening berikut nama-nama banknya