Urung Verzet, Kejagung Banding Putusan Praperadilan Chevron
Berita

Urung Verzet, Kejagung Banding Putusan Praperadilan Chevron

Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menegaskan putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding.

NOV
Bacaan 2 Menit
Wakil Jaksa Agung Darmono, Foto: Sgp
Wakil Jaksa Agung Darmono, Foto: Sgp

Kejaksaan Agung urung mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan praperadilan seorang tersangka kasus bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia, Bachtiar Abdul Fatah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Setia Untung Arimuladi mengatakan, penyidik telah mendaftarkan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Wakil Jaksa Agung Darmono beralasan putusan praperadilan bukan merupakan putusan final dan mengikat seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dari sejumlah alasan yang dikemukakan dalam permohonan praperadilan, “intinya pengadilan telah melampaui batas kewenangan seseuai ketentuan KUHAP,” katanya, Selasa (4/12).

Menurut Darmono, seharusnya praperadilan hanya memeriksa dan mengadili sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan. Apabila hakim memutus diluar ketentuan Pasal 77 KUHAP, terlebih lagi menyangkut materi pembuktian, maka hakim telah keliru dan melampaui batas kewenangannya.

Hal inilah yang menjadi salah satu alasan Kejagung memilih mengajukan banding ketimbang verzet. Selain memutus penahanan tidak sah, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga menyatakan penetapan tersangka Bachtiar tidak sah. Putusan ini dianggap telah melampaui kewenangan hakim praperadilan.

Namun, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Matheus Samiadji menuturkan, KUHAP tidak mengenal upaya banding dalam mekanisme praperadilan. Sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) KUHAP, terhadap putusan praperadilan yang memeriksa sah tidaknya penahanan atau penangkapan tidak dapat dimintakan banding.

Sama halnya dengan putusan praperadilan yang memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Meski awalnya KUHAP memberikan hak untuk mengajukan banding, MK telah menyatakan Pasal 83 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 83 KUHAP
(1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidal dapat dimintakan banding.
(2) Dikecualikan dan ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Dengan demikian, apa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menolak pengajuan banding Kejagung? “Itu soal administrasi. Saya kurang tahu. Yang penting tidak tersedia upaya banding. Praperadilan pada prinsipnya sidang cepat. Kalau ada banding dan PK, sama saja prinsip cepat itu tidak ada,” terang Samiadji.

Pengacara Bachtiar, Maqdir Ismail menyangakan upaya hukum yang diajukan Kejagung terhadap putusan praperadilan Bachtiar. Menurutnya, hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memutus sesuai alat bukti dan keyakinannya. Putusan praperadilan harus dilaksanakan dengan menghentikan penyidikan Bachtiar.

“Saya berharap Kejaksaan Agung tidak mempolitisir hanya untuk kepentingan sektoral, kepentingan gengsinya orang-orang tertentu. Kan sebenarnya putusan ini sudah selesai, sudah tidak bisa diapa-apakan. Ini untuk kepentingan penegakan hukum, artinya orang ditetapkan sebaga tersangka harus dipenuhi dulu syarat-syaratnya,” jelasnya.

Bachtiar ditetapkan sebagai tersangka bersama empat karyawan CPI lainnya dan dua direksi perusahaan pemenang tender bioremediasi. Keenam tersangka itu adalah Endah Rumbiyanti, Widodo, Kukuh Kertasafari, Alexiat Tirtawidjaja, serta Direktur Utama PT Sumigita Jaya Herlan, dan Direktur PT Green Planet Indonesia Ricksy Prematuri.

Penyidik melakukan penahanan terhadap Bachtiar, Kukuh, Endah, Widodo, Herlan, dan Ricksy sejak 26 September 2012. Atas penahanan tersebut, keempat tersangka mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim praperadilan mengabulkan sebagian permohonan dan menyatakan penahanan tidak sah.

Namun, dalam putusan Bachtiar, Hakim Suko Harsono juga menyatakan penetapan tersangka tidak sah karena penyidik tidak mampu menunjukan bukti permulaan yang cukup sebagai dasar penetapan tersangka. Perkara Kukuh, Endah, Widodo, Herlan, dan Ricksy telah dinyatakan lengkap (P21) dan segera disidangkan.

Penyidik mengaku mengantongi sejumlah alat bukti untuk memperkuat dugaan korupsi yang dilakukan ketujuh tersangka. Seperti, hasil pemeriksaan saksi, ahli, uji laboratorium yang menyatakan tanah bioremediasi CPI positif tercemar limbah, serta hasil audit BPKP terkait kerugian negara senilai AS$9,9 juta atau setara Rp100 miliar.

Tags: