(Baca: Data Penumpang Lion Air Bocor, UU Perlindungan Data Pribadi Dibutuhkan)
Hal senada juga disampaikan Chief Information Officer Privyid, Khrisna Chandra. Seperti dikutip dari Antara, dia menyatakan UU perlindungan data pribadi dinilai sangat penting untuk segera diterbitkan mengingat regulasi tersebut bertujuan mencegah dan melindungi jika terjadi penyalahgunaan terhadap data pribadi individu.
"Perlunya undang-undang perlindungan data pribadi untuk melindungi jika terjadi penyalahgunaan data-data tersebut," ujar Khrisna.
Khrisna mengatakan bahwa kalau bicara tentang undang-undang perlindungan data pribadi, sekarang data pribadi masyarakat tidak tahu sudah diketahui atau dipegang sama siapa saja, apakah disalahgunakan atau tidak, apakah data-data tersebut saat ini katakanlah bisa membuat pihak lain sampai mengetahui berapa besaran gaji seseorang dan disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu.
"Pada intinya masyarakat merupakan individu yang memiliki data, kendati para pelaku usaha melakukan hal tersebut demi kepentingan bisnisnya, mereka tidak memiliki hak untuk menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan dari yang bersangkutan," katanya.
Perlu diketahui, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mengajukan 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk Prolegnas 2020 dan 83 RUU masuk daftar 2020-2024. Kelimabelas RUU prioritas tahun 2020 yang menjadi usulan pemerintah yaitu:
1. | RUU tentang Cipta Lapangan Kerja |
2. | RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus Law) |
3. | RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana |
4. | RUU tentang Pemasyarakatan |
5. | RUU tentang Bea Materai |
6. | RUU tentang Pelindungan Data Pribadi |
7. | RUU tentang Perubahan Atas UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika |
8. | RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia |
9. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan |
10. | RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal |
11. | RUU tentang Ibukota Negara |
12. | RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah |
13. | RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi |
14. | RUU tentang Perubahan atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua |
15. | RUU tentang Perkoperasian |