(Baca: RUU Omnibus Law Perpajakan Berisiko Gerus Penerimaan Negara)
Faisal menyoroti jika pemerintah mendorong RUU Omnibus Law untuk kepentingan investasi, tapi dia justru mempertanyakan kepentingan itu di tengah iklim investasi yang cukup baik di Indonesia. Baginya, persoalan investasi di dalam negeri terletak pada hasil yang rendah. Situasi tersebut disumbang oleh maraknya korupsi, dan tidak ada tender karena adanya mekanisme penunjukan langsung.
“Persoalanya adalah hasil dari investasi rendah karena korupsi, tidak ada tender, karena tunjuk langsung dan sebagainya, itu tercermin dari icore. Itu yang harus diselesaikan, bukan mencari resep sapu jagad yang cenderung menunjukkan betapa pemerintah pusat kuat,” imbuhnya.
Atas dasar itu pula, Faisal menilai jika keberadaan RUU Omnibus Law cukup berbahaya. Apalagi pemerintah seakan abai terhadap kaum buruh, tak ada kepentingan buruh yang terwakili dalam proses pembahasan RUU Omnibus Law tersebut. Bahkan pemerintah terkesan menutup-nutupi karena dalam proses pembahasan dilakukan secara tertutup. Dia juga mempertanyakan naskah akademis dari RUU Omnibus Law.
Terkait banyaknya insentif pajak yang akan diberikan untuk memancing investasi dalam RUU Omnibus Law, Faisal mengaku heran. Pandangannya adalah ketertarikan investor untuk masuk ke Indonesia bukan dikarenakan soal pajak semata, tetapi lebih kepada pasar yang besar dengan penduduk sebanyak 265 juta jiwa.
Mayoritas negara dengan jumlah penduduk yang besar akan menerapkan tarif pajak yang besar, contohnya adalah India dan China yang saat ini memiliki tarif pajak sebesar 24 persen, hanya berselisih 2 persen dari tarif pajak di Indonesia yang berada di angka 25 persen.
“Sangat berbahaya omnibus law, tidak ada kepentingan buruh yang terwakili di dalam proses pembuatan ini, tidak ada kepentingan daerah. Investor akan datang ke Indonesia karena penduduk 265 juta. Di Singapura itu penduduknya 5 juta, tapi kalau urusan pajak kok dibandingkan dengan Singapura, aneh. Negara-negara yang penduduknya besar, tarif pajaknya mirip dengan Indonesia, China dan India tarif pajak 24 persen dan Indonesia 25 persen, lihat biasnya untuk omnibus law ini,” tambahnya.
Di sisi lain, Omnibus Law sudah selayaknya memberikan 2 persen dari total 10 persen PPN yang dipungut pemerintah selama ini kepada daerah. Nilai dari 2 persen tersebut jauh lebih besar ketimbang pungutan pajak yang dilakukan oleh daerah selama ini.