Pembahasan ini akan disambut kemudian oleh Dr. Ansori Sinungan, Wakil Ketua KOMNAS HAM yang akan menyoal tentang kewenangan Komnas HAM yang sangat terbatas dalam pelaksanaan Pengadilan HAM di Indonesia. Hal ini jauh berbeda dengan kewenangan KPK dalam pelaksanaan tugas pro justisia, sekalipun dalam hal alas hukum dan kelembagaan keduanya sama dibentuk berdasarkan undang-undang.
Pembahasan terakhir adalah Abdul Haris Semendawai, Ketua LPSK yang akan membahas tentang praktek dan strategi perlindungan saksi dan korban pada Pengadilan HAM.
Pembahasan ini menjadi penting karena dalam prakteknya selama ini, saksi dan korban seringkali enggan dan merasa takut untuk bersaksi di persidangan karena harus menghadapi terdakwa yang mempunyai kekuasaan atau otoritas tinggi, sehingga saksi dan korban merasa takut terancam keselamatannya jika harus bersaksi melawan terdakwa.
Seminar diadakan pada tanggal 26 Juni 2014 jam 08.30 – 13.30 di Ruang Theater, Gedung Thomas Aquinas Unika Soegijapranata, Jalan Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang. Peserta terbuka untuk umum melalui registrasi fax (024) 8445265 atau (024) 8415429. Informasi lebih lanjut melalui kontak person Bapak Bowo (024) 8441555 ext 1509 atau tlp. 081325501996.
Seminar tentang Pengadilan HAM yang akan diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2014 di Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata dimaksudkan untuk melihat penegakan pelanggaran HAM selama ini yang menjadi parameter awal yang akan menunjukkan sampai seberapa jauh keseriusan Pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi dan memajukan HAM.
Seminar ini akan diawali dengan keynote speaker Wakil Menteri Hukum dan HAM - Prof. Dr. Deny Indrayana,SH.,LL.M yang akan menyampaikan tentang Kebijakan Negara dalam Menjamin dan Melindungi HAM.