Dalam Undang-undang yang menggantikan UU No.14/1970 itu diatur batas waktu pengalihan organisasi, finansial dan administrasi dari Departemen Kehakiman untuk peradilan umum dan TUN, Departemen Agama untuk peradilan agama, dan Departemen Pertahanan dan Keamanan untuk peradilan militer kepada MA.
Anehnya, tidak ada ketentuan dalam Undang-undang itu yang mengatur mengenai penyatuan atap Pengadilan Pajak. Padahal, selama ini, organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan Pajak selama ini dilakukan oleh Departemen Keuangan dan pembinaan teknis peradilannya dilakukan oleh MA.
Jika berpedoman pada ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan pengadilan pajak adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan TUN, maka tentunya kewenangan organisasi, administrasi dan Keuangan harus berpindah ke lingkungan peradilan TUN. Praktis, Pengadilan Pajak pun semestinya ikut proses penyatuan atap.
Revisi UU Pengadilan Pajak
Saat dihubungi terpisah, Ketua Badan Legislasi DPR Zein Badjeber menjelaskan bahwa peralihan organisasi, finansial, dan administrasi Pengadilan Pajak dari Depkeu semestinya sama dengan penyatuan atap TUN dari Depkeh ke MA. Alasannya, menurut Zein, karena dalam penjelasan Pasal 15 UU Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan Pajak masuk ke dalam lingkungan peradilan TUN.
"Lingkungan peradilan umum dan TUN itu paling lambat 31 Maret. Kalau dia (Pengadilan Pajak) masuk lingkungan TUN otomatis saya kira dia harus masuk," jelas Zein ketika dihubungi hukumonline. Zein adalah anggota DPR yang memimpin pembahasan RUU Kekuasaan Kehakiman dan RUU Perubahan UU No.14/1985 tentang MA.
Oleh karena itu, Zein menganggap tidak ada masalah dalam pengaturan UU Kekuasaan Kehakiman mengenai penyatuan atap Pengadilan Pajak. Menurut Zein yang perlu untuk direvisi adalah UU No.14/2002 tentang Pengadilan Pajak. Baleg DPR, katanya, sudah berencana untuk merevisi UU Pengadilan Pajak dengan memasukan ketentuan bahwa pengadilan tersebut masuk ke dalam lingkungan peradilan TUN.
Lebih jauh, Zein mengemukakan bahwa penjelasan Pasal 15 UU Kekuasaan Kehakiman merupakan upaya untuk mengkoreksi kesalahan UU Pengadilan Pajak. Pasalnya, lanjut Zein, masalah ketidakjelasan legitimasi Pengadilan Pajak kerap dipermasalahkan oleh wajib pajak yang berperkara di pengadilan tersebut.
"Saya dengar di setiap perkara di pengadilan pajak itu ada eksepsi tentang lingkungan peradilan pajak itu. Pengadilan ini dieksepsi sebagai pengadilan yang di luar sistem. Jadi melalui Undang-undang ini sebenarnya kita tegaskan bahwa dia itu bukan pengadilan yang di luar sistem," tutur politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.
Zein juga mengatakan bahwa pihaknya akan segera merevisi UU Pengadilan Pajak setelah revisi terhadap UU No.7/1989 tentang Pengadilan Agama dan UU No.5/1986 tentang PTUN diselesaikan sekitar Februari. Selain itu, DPR juga akan memasukan pasal soal pengadilan pajak dalam revisi UU PTUN.