Kalangan DPR tampaknya menentang klausul yang menutup pintu bagi orang non karir menduduki kursi nomor satu di Gedung Bundar. Keberatan serupa datang dari sejumlah lembaga pemerhati seperti ICW, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI).
Walhasil, jalan komprominya ialah kembali ke klausul lama. Jaksa Agung bisa berasal dari internal kejaksaan, tetapi juga tidak dilarang dari orang luar (non karir). Ini berarti sepenuhnya diserahkan kepada presiden sebagai pejabat yang memegang hak prerogatif pengangkatan jaksa agung.