DPR menjadwalkan uji kelayakan dan kepatutan terhadap dua calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (3/12). Keputusan melakukan uji kelayakan dan kepatutan setelah Komisi III mendapat laporan akhir dari Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK. Hal ini disampaikan Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin usai menggelar rapat pleno komisinya, Kamis (27/11).
“Senin kita undang KPK, dan hari Rabu kita fit and prophertes untuk dua calon,” ujarnya.
Berdasarkan hasil seleksi, Pansel mendapatkan dua calon pimpinan KPK yakni Busyro Muqoddas dan Roby Arya Brata. Sedianya, Komisi III sudah mengundang KPK untuk membicarakan seputar seleksi capim lembaga antirasuah itu. Namun KPK urung hadir. Makanya, Komisi III bakal mengundang KPK dan Menkumham kembali sebelum dilakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap kedua capim tersebut.
Lebih lanjut, Aziz mengatakan keputusan segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan lantaran DPR dalam waktu dekat bakal reses. Itu sebabnya, uji kelayakan dan kepatutan bersifat mendesak. Dikatakan Aziz, sekalipun dari kedua calon nantinya tidak mendapat persetujuan Komisi III, KPK dapat berjalan dengan empat pimpinan KPK.
Ia mempersilakan pemerintah jika menginginkan membentuk tim Pansel atau melanjutkan kerja dari Tim Pansel yang sudah ada. “Kalau tidak memenuhi standar yah dikembalikan lagi, kalau pun cuma 4 pimpinan keputusan yang diambil tetap sah,” pungkas politisi Golkar itu.
“Senin kita undang KPK, dan hari Rabu kita fit and prophertes untuk dua calon,” ujarnya.
Berdasarkan hasil seleksi, Pansel mendapatkan dua calon pimpinan KPK yakni Busyro Muqoddas dan Roby Arya Brata. Sedianya, Komisi III sudah mengundang KPK untuk membicarakan seputar seleksi capim lembaga antirasuah itu. Namun KPK urung hadir. Makanya, Komisi III bakal mengundang KPK dan Menkumham kembali sebelum dilakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap kedua capim tersebut.
Lebih lanjut, Aziz mengatakan keputusan segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan lantaran DPR dalam waktu dekat bakal reses. Itu sebabnya, uji kelayakan dan kepatutan bersifat mendesak. Dikatakan Aziz, sekalipun dari kedua calon nantinya tidak mendapat persetujuan Komisi III, KPK dapat berjalan dengan empat pimpinan KPK.
Ia mempersilakan pemerintah jika menginginkan membentuk tim Pansel atau melanjutkan kerja dari Tim Pansel yang sudah ada. “Kalau tidak memenuhi standar yah dikembalikan lagi, kalau pun cuma 4 pimpinan keputusan yang diambil tetap sah,” pungkas politisi Golkar itu.