Menurut Benny, pemerintah seharusnya mampu menegakkan peraturan yang ada, sehingga pelaku tindak kekerasan dan penembakan dapat ditangkap dan dihukum. Selain itu Benny berharap agar aparat keamanan menghentikan stigma yang selama ini menyebut bahwa orang Papua adalah separatis. Stigma tersebut menurut Benny ikut berkontribusi atas tindak kekerasan yang selama ini terjadi di Papua.
“Kami minta agar rasa aman dan nyaman dikembalikan, hentikan stigma separatis dan kami berharap pemerintah tidak menggunakan pendekatan militeristik” ujar Benny.
Sementara Sekretaris Eksekutif Foker LSM Papua, Septer Manufandu, mengatakan wajah Indonesia terlihat buruk di Papua. Untuk itu Septer menyebut telah bertemu dengan berbagai lembaga negara untuk membantu menuntaskan persoalan Papua. Selain itu Septer mengkritik sejumlah media yang dinilai tidak netral terhadap persoalan di Papua.
Septer mengatakan pendekatan yang selama ini digunakan pemerintah untuk Papua harus dievaluasi, salah satunya sektor keamanan. Septer melihat terdapat persoalan dalam soal keamanan di Papua, karena sudah banyak personil keamanan yang ditempatkan di Papua namun tak kunjung memberikan keamanan bagi warga. Septer melihat yang terjadi malah sebaliknya, yaitu warga merasa tidak aman dengan banyaknya jumlah aparat keamanan tersebut.
Septer juga menyoroti soal Otonomi Khusus (Otsus) dan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang selama ini diterapkan di Papua. Kedua kebijakan pemerintah pusat itu menurut Septer tidak menjawab persoalan yang ada di Papua. Dia melihat kedua kebijakan itu malah menimbulkan masalah baru, padahal sudah banyak uang negara yang digelontorkan untuk mendukung tercapainya kedua kebijakan tersebut. Menurut Septer, Presiden harus bertindak tegas menuntaskan masalah di Papua.
Bagi Septer masalah krusial yang harus diselesaikan terkait tindak kekerasan yang kerap terjadi mempertemukan dua pihak yang saling bertentangan dalam kerangka dialogis. Yaitu pemerintah dengan simbol NKRI harga mati dan pihak yang resisten, mengusung simbol Papua merdeka. Untuk menuntaskannya, Septer berpendapat harus dibangun dialog damai. “Pertemuan dua posisi ini yang hampir 40 tahun melahirkan kekerasan di Papua, mesti dipertemukan. Usulan rakyat Papua pertemuannya lewat dialog damai untuk membuat perdamaian di Papua,” tutur Septer.
Septer mendesak agar pemerintah melakukan langkah konkret dalam mewujudkan perdamaian di Papua. Selain itu dia berharap agar masyarakat Papua dilibatkan oleh pemerintah dalam menentukan arah kebijakan untuk Papua. Oleh karenanya Septer berharap agar pemerintah membuka diri untuk segera menyiapkan dialog bersama masyarakat Papua untuk mewujudkan perdamaian di Papua.
Menanggapi aduan yang disampaikan sejumlah LSM itu Albert menyatakan dialog penting sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Papua. Persiapan untuk mengadakan dialog itu menurut Albert harus dilakukan mulai dari sekarang. Ia juga mengapresiasi langkah yang sudah ditempuh LSM menemui sejumlah lembaga pemerintahan untuk menyelesaikan kasus Papua.
Albert juga menjelaskan bahwa SBY mengharapkan agar kondisi masyarakat Papua dapat lebih baik dan bermartabat. Mengacu keberhasilan pemerintah dalam proses perdamaian di Aceh, Albert berharap proses perdamaian serupa juga dapat terjadi di Papua.
Atas berbagai masukan itu Albert berjanji akan menyampaikannya kepada SBY. Selain itu Albert menyebut tidak menutup kemungkinan Wantimpres akan melakukan kunjungan langsung ke Papua. Namun yang terpenting menurut Albert mendorong agar dialog damai segera terlaksana. “Dialog harus diadakan,” pungkasnya.