Niat Komisi III DPR menunda proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and poper test) 12 calon hakim agung yang diajukan Komisi Yudisial (KY) dikecam masyarakat. Sikap masyarakatan itu disampaikan Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/6).
Pada konferensi pers itu, dihadiri wakil masing-masing LSM yang tergabung dalam KPP adalah Donal Fariz dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Choky Risda Ramadan dari Masyarakat Pemantau Peradilan FHUI (MaPPi), Refki Saputra dar Indonesia Legal Roundtable (ILR), Maryam Rodja dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Anugrah Rizki Akbari Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jamil Mubarok dari Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), serta Dwi Photo K dari TransparencyInternational Indonesia (TII). Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta juga tergabung dalam KPP.
“Argumen penundaan terkesan hanya dibuat-buat,” ungkap Donal Fariz, salah satu anggota KPP pada kesempatan itu.
Seperti diketahui, Komisi III menyatakan alasan penundaan karena KY tidak memenuhi permintaan Mahkamah Agung (MA) untuk mengisi kekosongan lima hakim agung. Bila demikian, seharusnya KY mengaukan 15 calon atau tiga kali lipat, pada Komisi III untuk diuji.
Menurut DPR, uji kelayakan dan kepatutan hanya akan dilakukan bersamaan. Sehingga KY dapat mengajukan tambahan tiga calon dari mereka yang tidak lolos tahap sebelumnya namun memiliki integritas.
Menanggapi permintaan DPR, KY menyatakan akan melakukan seleksi kembali. Tapi, tak hanya untuk menutup kekurangan tiga calon hakim, seleksi juga dilakukan untuk mencari empat pengganti hakim agung yang bakal pensiun pada semester kedua 2012.
Menurut KPP, sikap DPR menunda fit and proper tak konsisten. Pasalnya, KY pernah mengirim 18 calon dari kebutuhan 30 calon untuk proses sama. Tapi, tak ada penolakan ditunjukkan DPR.