"Selain sektor transportasi, industri dan rumah tangga juga menyumbang pencemaran udara terbesar di perkotaan," kata Karliansyah pada lokakarya nasional penyusunan rencana udara bersih kota di Jakarta, Rabu.
Hasil inventarisasi emisi yang dilakukan di Kota Palembang dan Surakarta dengan basis data 2010 menunjukkan sumbangan emisi partikel halus dari sektor transportasi sebesar 50 persen hingga 70 persen dari total emisi partikel halus dan sekitar 75 persen dari total emisi gas-gas berbahaya terhadap kesehatan.
Sedangkan emisi Gas Rumah Kaca dari sektor transportasi di perkotaan sekitar 23 persen dari total emisi GRK dari seluruh sumber.
"Karena itu, penurunan emisi pencemaran udara dari sektor transportasi harus menjadi prioritas pemerintah kota," katanya.
Upayanya melalui pengelolaan transportasi yang baik sehingga memberikan manfaat seperti mengurangi kemacetan lalu lintas, meningkatkan pelayanan transportasi umum, mengurangi pencemaran udara dan menurunkan emisi GRK atau mengurangi dampak perubahan iklim.
Kementerian Lingkungan Hidup bersama beberapa pemerintah kota di Indonesia menginisiasi kegiatan Inventarisasi Emisi beban pencemaran udara bersama dengan GIZ Jerman menjadikan Kota Palembang dan Surakarta sebagai pilot proyek.
"KLH mendorong kota-kota memiliki 'baseline' beban pencemaran udara melalui kegiatan inventarisasi emisi," tambah dia.
Asisten Deputi Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak KLH, Novrizal Tahar mengatakan saat ini delapan kota menjadi proyek percontohan untuk inventarisasi emisi yaitu dua dibantu oleh GIZ dan enam lainnya oleh KLH.
"Ke depan akan bertambah tiga kota lagi yaitu Medan, Tangerang dan Bandung," kata Novrizal.