Setelah akademisi, kini giliran tokoh lintas agama bersuara. Puluhan tokoh dari berbagai agama dan aliran kepercayaan mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertindak tegas dalam menuntaskan konflik KPK-Polri yang lagi mencuat. Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siraj, mengatakan para tokoh agama berkepentingan untuk menyuarakan desakan kepada Presiden Jokowi.
Dari hasil diskusi yang dilakukan tokoh lintas agama dan aliran kepercayaan, Said menyerukan kepada bangsa Indonesia untuk tidak khawatir, tetap tenang dan menjalankan aktivitas seperti biasa. Para tokoh juga menyerukan kepada Presiden Jokowi untuk serius memimpin pemberantasan korupsi, dan mendorong Presiden tidak ragu mengambil langkah tegas, cepat dan tepat untuk mengakhiri perselisihan antara KPK-Polri.
“Menyerukan Presiden Republik Indonesia untuk mengangkat kepemimpinan Polri dengan mengutamakan moralitas, kredibilitas, berintegritas dan kapabel,” kata Said dalam jumpa pers di kantor PBNU di Jakarta, Kamis (5/2).
Tokoh lintas agama juga mendukung KPK-Polri melakukan tugasnya menegakkan hukum dalam memberantas korupsi dan meningkatkan akuntabilitas; mendorong semua pihak agar menghentikan kriminalisasi dan tidak menjadikan KPK dan Polri sebagai alat kepentingan politik individu atau kelompok; dan mengingatkan KPK untuk kembali kepada fitrahnya sebagai lembaga pemberantasan korupsi.
Said mengingatkan, Presiden sebagai pemimpin rakyat harus memberikan contoh moral yang baik. Sebab, Presiden jadi teladan bagi rakyatnya. Maka dari itu Presiden harus tegas, jangan mengulur waktu untuk mengambil keputusan. Keputusan itupun harus berasal dari hati nurani sang Presiden, jangan berdasarkan pada kepentingan individu atau kelompok apapun.
“Calon Kapolri yang ada sekarang sudah kehilangan kredibilitasnya di mata masyarakat. Maka Presiden harus memberikan sikap tegas. Harus berdasarkan niat yang tulus. Segera cari calon Kapolri yang baru,” tegas Said.
Perwakilan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Ignatius Haryanto, mengatakan diskusi yang dilakukan para tokoh lintas agama di gedung PBNU itu bukan hanya membahas kisruh KPK-Polri. Tapi yang terpenting salah satu hasil dari diskusi itu adalah menyuarakan pentingnya moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tokoh agama Sikh, H.S Dillon, menekankan kepada KPK untuk fokus melakukan kerja-kerjanya memberantas korupsi. Terutama memberantas korupsi di berbagai lembaga penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan. Ia menilai pimpinan KPK saat ini lebih banyak bicara. “KPK harusnya melakukan kerja-kerja seperti BIN, jarang mengeluarkan banyak statement,” tukasnya.
Pertemuan tokoh lintas agama dan aliran kepercayaan dihadiri wakil dari PBNU, KWI, Sikh dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konghucu, Buddhayana, Parisada Hindu Dharma, Majelis Luhur Agama Nusantara, Tao, Ikatan Jemaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI), Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Persatuan Warga Sapta Darma, dan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP).
Dari hasil diskusi yang dilakukan tokoh lintas agama dan aliran kepercayaan, Said menyerukan kepada bangsa Indonesia untuk tidak khawatir, tetap tenang dan menjalankan aktivitas seperti biasa. Para tokoh juga menyerukan kepada Presiden Jokowi untuk serius memimpin pemberantasan korupsi, dan mendorong Presiden tidak ragu mengambil langkah tegas, cepat dan tepat untuk mengakhiri perselisihan antara KPK-Polri.
“Menyerukan Presiden Republik Indonesia untuk mengangkat kepemimpinan Polri dengan mengutamakan moralitas, kredibilitas, berintegritas dan kapabel,” kata Said dalam jumpa pers di kantor PBNU di Jakarta, Kamis (5/2).
Tokoh lintas agama juga mendukung KPK-Polri melakukan tugasnya menegakkan hukum dalam memberantas korupsi dan meningkatkan akuntabilitas; mendorong semua pihak agar menghentikan kriminalisasi dan tidak menjadikan KPK dan Polri sebagai alat kepentingan politik individu atau kelompok; dan mengingatkan KPK untuk kembali kepada fitrahnya sebagai lembaga pemberantasan korupsi.
Said mengingatkan, Presiden sebagai pemimpin rakyat harus memberikan contoh moral yang baik. Sebab, Presiden jadi teladan bagi rakyatnya. Maka dari itu Presiden harus tegas, jangan mengulur waktu untuk mengambil keputusan. Keputusan itupun harus berasal dari hati nurani sang Presiden, jangan berdasarkan pada kepentingan individu atau kelompok apapun.
“Calon Kapolri yang ada sekarang sudah kehilangan kredibilitasnya di mata masyarakat. Maka Presiden harus memberikan sikap tegas. Harus berdasarkan niat yang tulus. Segera cari calon Kapolri yang baru,” tegas Said.
Perwakilan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Ignatius Haryanto, mengatakan diskusi yang dilakukan para tokoh lintas agama di gedung PBNU itu bukan hanya membahas kisruh KPK-Polri. Tapi yang terpenting salah satu hasil dari diskusi itu adalah menyuarakan pentingnya moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tokoh agama Sikh, H.S Dillon, menekankan kepada KPK untuk fokus melakukan kerja-kerjanya memberantas korupsi. Terutama memberantas korupsi di berbagai lembaga penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan. Ia menilai pimpinan KPK saat ini lebih banyak bicara. “KPK harusnya melakukan kerja-kerja seperti BIN, jarang mengeluarkan banyak statement,” tukasnya.
Pertemuan tokoh lintas agama dan aliran kepercayaan dihadiri wakil dari PBNU, KWI, Sikh dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konghucu, Buddhayana, Parisada Hindu Dharma, Majelis Luhur Agama Nusantara, Tao, Ikatan Jemaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI), Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Persatuan Warga Sapta Darma, dan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP).