Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Dino Patti Djalal, tengah menjadi perbincangan publik. Lantaran dia menyuarakan kasus dugaan pemalsuan sertifikat rumah milik ibunya, Zurni Hasyim Djalal. Dalam cuitannya di akun twitter pribadi pada Selasa (9/2), Dino menyatakan sejumlah rumah milik ibunya dijarah oleh komplotan pencuri sertifikat rumah. Tanpa sepengetahuan ibu-nya selaku pemilik rumah, sertifikat telah beralih nama di BPN padahal tidak ada AJB, tidak ada transaksi bahkan tidak ada pertemuan apapun dengan pihak ibu-nya.
Kejahatan ini rupanya tak dilakukan sendiri. Dino juga menjelaskan modus operandi yang dilakukan para mafia sertifikat rumah tersebut. Modus komplotan ini adalah mengincar target, membuat KTP palsu, berkolusi dengan broker hitam dan notaris bodong, serta memasang figur-figur yang menyerupai atau memiliki kemiripan dengan foto di KTP, yang dibayar untuk berperan sebagai pemilik KTP palsu. Komplotan ini, lanjutnya, sudah secara terencana menargetkan sejumlah rumah milik ibu-nya.
Adapun para tersangka diduga berjumlah 11 orang, yang lima diantaranya sudah ditangkap oleh pihak yang berwajib. Sejauh ini, terdapat tiga laporan dari Ibu Dino Patti Djalal terkait kasus mafia tanah tersebut. “Yang penting, polisi harus bisa dan berani membongkar tuntas para sutradara/bos/aktor intelektual komplotan pencuri sertifikat rumah ini, bukan hanya menangkap kroco-kroconya. Komplotan ini sangat lihai dan licin, dan sudah terlalu banyak merugikan rakyat,” kata Dino.
Pihak Kepolisian mengungkapkan dalam menjalankan aksi jahatnya, komplotan mafia tanah tersebut meminjam sertifikat rumah tersebut dengan alasan untuk dilakukan pengecekan ke BPN. Namun saat peminjaman sertifikat tersebut, tanpa sepengetahuan pemilik terjadi transaksi jual beli yang ditandatangani oleh figur pemeran.
Kasus yang menimpa keluarga Dino Patti Djalal hanyalah salah satu kasus mafia tanah yang terpublikasi. Terlepas dari ini, banyak kasus mafia tanah yang mungkin tidak ter-ekspose. Namun praktik ini nyatanya ada. Dalam pencurian sertifikat tanah ini, tentunya melibatkan notaris sebagai pihak yang berwenang untuk membuat AJB. Dino menyatakan komplotan tersebut menggunakan notaris bodong atau palsu.
Terlepas dari kasus yang tengah menimpa keluarga Dino Patti Djalal, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Ikatan Notaris Indonesia (INI), R. Wiratmoko, memberikan tips untuk terhindar dari praktik-praktik oknum notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bodong. (Baca: Belajar dari Kasus Dino Patti Djalal, Ini Jerat Pidana Pemalsu Sertifikat Tanah)
Pertama, melakukan pengecekan terhadap SK notaris dan PPAT. Wiratmoko mengakui bahwa bagi orang awam akan sulit untuk membedakan notaris/PPAT bodong dan legal (asli). Hal ini dikarenakan minimnya literasi tentang notaris/PPAT kepada masyarakat. Sehingga pengecekan SK menjadi langkah utama yang harus dilakukan guna menghindari notaris/PPAT abal-abal.
“Kadang begini, susah membedakan. Ada orang yang paham kenotariatan dan ke-PPATan, terus pasang plang dan pakai biro jasa iklan ataupun tidak dengan biro jasa, menawarkan pengurusan jasa PPAT dan notaris. Orang-orang yang tidak paham dan tidak mengerti, akan masuk ke kantor notaris dan PPAT ini. Ini adalah oknum yang memanfaatkan kelengahan bahwa masyarakat kita belum sepenuhnya paham tentang notaris dan PPAT,” kata Wiratmoko dalam acara Bincang-bincang Premium Stories Hukumonline “Makin Paham Etika dalam Relasi Notaris-Klien”, Rabu (17/2).
Menurutnya, jika dalam iklan ataupun plang notaris/PPAT tidak menyertakan SK jabatan atau mungkin SK notaris dan SK PPAT memiliki nomor yang sama, maka pejabat tersebut sudah terindikasi bodong.
“Oknum ini memiliki keahlian khusus untuk mencari klien. Notaris itu punya SK begitu juga PPAT, kalau notaris SK jabatan tidak dicantumkan atau SK PPAT sama dengan SK notaris, itu sudah terindikasi bukan notaris atau PPAT yang berhak menjalankan kewenangan,” tegasnya.
Oknum-oknum ini, lanjutnya, biasanya adalah orang-orang yang memiliki keahlian di bidang kenotariatan dan PPAT, sehingga cukup berani untuk memasang plang dan biro jasa iklan sebagai pejabat notaris. Dan Wiratmoko menegaskan, oknum-oknum tersebut tidak terikat dengan UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi sehingga bisa melakukan hal-hal yang melanggar UU dan Kode Etik Profesi.
Kedua, pihak yang ingin menggunakan jasa notaris dan PPAT sebaiknya melakukan pengecekan ke sekretariat organisasi notaris dan PPAT. Pengecekan dilakukan sesuai dengan domisili notaris. Sama halnya dengan pengecekan SK, hal ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa notaris/PPAT yang akan di-hire legal dan memiliki kewenangan.
“Kedua tanya kesekretariatan, tanya ke Pengurus Wilayah (Pengwil), atau Pengurus Daerah (Pengda) INI, atau INI pusat untuk memastikan bahwa notaris dan PPAT yang beralamat di sini itu terdaftar. Kalau sudah terdaftar itu notaris/PPAT yang legal dan punya kewenangan,” pungkasnya.
Pada akhirnya, kehati-hatian merupakan panglima utama untuk menghindari kemungkinan terjadinya penipuan atau kejahatan. Bijaknya adalah melakukan kroscek terlebih dahulu sebagai langkah prefentif. Serta memastikan bahwa pihak-pihak yang jasanya ingin kita gunakan adalah legal.
*Langganan Premium Stories sekarang untuk mengakses artikel terkait berjudul ‘Batas Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Hasil Korupsi dan Pencucian Uang’ - bit.ly/LiveEtikaNotaris. Dapatkan diskon khusus berlangganan 12 bulan dengan menggunakan kode voucher PSHOKI.*