Terlebih, kata Ridwan, jabatan hakim agung merupakan puncak karier para hakim yang sudah dirintis sejak awal. Selain itu, mencari hakim agung yang baik saat ini bukan perkara mudah. ”Cari hakim ad hoc (tipikor) saja dari 398 orang, yang terpilih hanya satu orang,” katanya.
Ridwan mengatakan secara kelembagaan pihaknya belum memberikan tanggapan resmi atas wacana uji periodik lima tahunan itu. Sebab, belum tercantum dalam draft RUU MA. ”Itu kan masih pendapat seseorang secara lisan saja,” katanya.
Disarankan Ridwan, lebih baik menguatkan fungsi pengawasan terhadap hakim agung jika tujuannya meningkatkan kualitas dan integritas mereka. Proses uji periodik lima tahunan juga dinilai akan memakan biaya tinggi dan waktu yang terbuang, padahal hasilnya diyakini belum tentu signifikan jika dikaitkan dengan tujuannya.
”Sekarang kalau tes berkala di DPR itu bagaimana? Hakim itu kalau sudah lima tahun pasti sudah menghasilkan ribuan putusan. Tiba-tiba dites di DPR satu jam terus ada salah ngomong dan diputus jelek. Bukan tidak fair, tetapi itu tidak efektif,” dalihnya.
Dirinya, bukan bermaksud meragukan kualitas para penguji di DPR, dikhawatirkan pengujian lima tahunan ini kental dengan unsur politisnya. ”Saya lebih cenderung kontrolnya ditingkatkan. Saat putusan dikontrol, lakukan saja eksaminasi atas tiap putusan yang dianggap kontroversial,” sarannya.
Menurutnya, eksaminasi putusan juga tidak dilakukan penuh DPR, tetapi harus melibatkan peran dari ahli hukum di luar lembaga peradilan. ”Itu pun hanya untuk putusan yang dinilai kontroversial atau menyalahi aturan.“
Komisioner KY Bidang Rekrutmen Hakim, Taufiqurrahman Syahuri menilai rencana uji periodik lima tahunan terhadap hakim agung itu mengandung sisi positif dan negatif. ”Positifnya, semua pejabat publik kita kan lima tahunan. Nah, kalau pejabat publik itu lebih dari lima tahun negatifnya memang kalau misalnya ada yang jelek susah memberhentikan,” kata Taufiq.