Masih banyak pekerjaan rumah bagi regulator di sektor pasar modal. Salah satu pekerjaan rumah tersebut adalah meningkatkan jumlah investor domestik. Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Noor Rachman, mengatakan jumlah investor di pasar modal masih sekitar 0,2 persen dari jumlah penduduk.
"Jumlah emiten kita juga masih sekitar 500-an emiten," kata Rachman dalam acara 'Economic Outlook Pasca Pemilihan Umum 2014' di Jakarta, Senin (18/8).
Selain itu, kata Rachman, pekerjaan rumah berupa pengembangan infrastruktur pasar modal termasuk meningkatkan sumber daya manusia juga perlu dilakukan OJK. Pekerjaan rumah yang lain yang harus dilakukan OJK adalah penguatan aturan sebagai dasar melaksanakan kegiatan di sektor pasar modal.
"Kami juga akan melakukan perubahan pada peraturan pasar modal yang ada atau membuat peraturan yang baru," kata Rachman.
Ia menilai, pelaksanaan pemilihan umum 2014 yang berlangsung lancar dan aman telah berdampak positif pada pasar modal nasional. Walaupun berdampak positif, lanjut Rachman, pekerjaan rumah tersebut harus terus dilaksanakan OJK.
Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Ito Warsito, berharap presiden terpilih dapat memberikan angin segar bagi perekonomian Indonesia. Menurutnya, pemerintahan yang baru itu nantinya dapat membuat perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi.
Seiring membaiknya ekonomi, lanjut Ito, kinerja emiten di pasar modal nasional juga turut membaik. "Kami berharap ekonomi yang akan membaik diikuti juga oleh kinerja emiten yang baik," katanya saat membuka acara tersebut.
Menurutnya, terus menerusnya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sejak tahun 2013 telah memasuki fase genting dalam kondisi perekonomian domestik. Kondisi ini diharapkan segera berubah seiring terbentuknya pemerintahan baru sehingga perekonomian menjadi lebih baik lagi.
"Situasi ekonomi yang belakangan mulai agak genting, karena sejak 2013 rupiah terus bergejolak. Kami berharap ke depannya ekonomi kita bisa membaik," kata Ito.
Ekonom Faisal Basri mengatakan, pemerintahan baru nanti harus berani dalam mendobrak persoalan yang selama ini terjadi. Misalnya saja mengurangi free rider atau penumpang gelap dan vested interest atau kepentingan pribadi yang selama ini menggerogoti perekonomian Indonesia.
"Pemerintahan baru harus berani melumatkan lemak-lemak yang menyelubungi perekonomian," kata Faisal.
Sejalan dengan itu, lanjut Faisal, koordinasi antar instansi di seluruh sektor harus kuat, sehingga menimbulkan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Ia yakin, jika cara-cara ini ditempuh pemerintahan baru, investasi di Indonesia akan kembali menguat dan iklim usaha semakin lebih baik.
"Siapapun presidennya, Indonesia harus tetap di jalur perekonomian terbuka dan menghargai komitmen yang telah disepakati apalagi dengan ASEAN," tutur Faisal.
Di tempat yang sama, Direktur Utama Bank Mandiri Tbk Budi Gunadi Sadikin Budi yakin, situasi ekonomi akan terus membaik setelah pemilihan umum. Hal ini pernah terjadi dalam pemilihan umum sebelumnya yakni pada tahun 2004 dan 2009 setelah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih sebagai presiden. "Sejauh ini sangat baik, tidak ada sentimen negatif pasca pilpres," pungkasnya.
"Jumlah emiten kita juga masih sekitar 500-an emiten," kata Rachman dalam acara 'Economic Outlook Pasca Pemilihan Umum 2014' di Jakarta, Senin (18/8).
Selain itu, kata Rachman, pekerjaan rumah berupa pengembangan infrastruktur pasar modal termasuk meningkatkan sumber daya manusia juga perlu dilakukan OJK. Pekerjaan rumah yang lain yang harus dilakukan OJK adalah penguatan aturan sebagai dasar melaksanakan kegiatan di sektor pasar modal.
"Kami juga akan melakukan perubahan pada peraturan pasar modal yang ada atau membuat peraturan yang baru," kata Rachman.
Ia menilai, pelaksanaan pemilihan umum 2014 yang berlangsung lancar dan aman telah berdampak positif pada pasar modal nasional. Walaupun berdampak positif, lanjut Rachman, pekerjaan rumah tersebut harus terus dilaksanakan OJK.
Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Ito Warsito, berharap presiden terpilih dapat memberikan angin segar bagi perekonomian Indonesia. Menurutnya, pemerintahan yang baru itu nantinya dapat membuat perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi.
Seiring membaiknya ekonomi, lanjut Ito, kinerja emiten di pasar modal nasional juga turut membaik. "Kami berharap ekonomi yang akan membaik diikuti juga oleh kinerja emiten yang baik," katanya saat membuka acara tersebut.
Menurutnya, terus menerusnya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sejak tahun 2013 telah memasuki fase genting dalam kondisi perekonomian domestik. Kondisi ini diharapkan segera berubah seiring terbentuknya pemerintahan baru sehingga perekonomian menjadi lebih baik lagi.
"Situasi ekonomi yang belakangan mulai agak genting, karena sejak 2013 rupiah terus bergejolak. Kami berharap ke depannya ekonomi kita bisa membaik," kata Ito.
Ekonom Faisal Basri mengatakan, pemerintahan baru nanti harus berani dalam mendobrak persoalan yang selama ini terjadi. Misalnya saja mengurangi free rider atau penumpang gelap dan vested interest atau kepentingan pribadi yang selama ini menggerogoti perekonomian Indonesia.
"Pemerintahan baru harus berani melumatkan lemak-lemak yang menyelubungi perekonomian," kata Faisal.
Sejalan dengan itu, lanjut Faisal, koordinasi antar instansi di seluruh sektor harus kuat, sehingga menimbulkan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Ia yakin, jika cara-cara ini ditempuh pemerintahan baru, investasi di Indonesia akan kembali menguat dan iklim usaha semakin lebih baik.
"Siapapun presidennya, Indonesia harus tetap di jalur perekonomian terbuka dan menghargai komitmen yang telah disepakati apalagi dengan ASEAN," tutur Faisal.
Di tempat yang sama, Direktur Utama Bank Mandiri Tbk Budi Gunadi Sadikin Budi yakin, situasi ekonomi akan terus membaik setelah pemilihan umum. Hal ini pernah terjadi dalam pemilihan umum sebelumnya yakni pada tahun 2004 dan 2009 setelah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih sebagai presiden. "Sejauh ini sangat baik, tidak ada sentimen negatif pasca pilpres," pungkasnya.