Selain itu, lanjut Mahendradatta, Tim juga merekomendasikan agar Israel melakukan perbaikan atau recovery terhadap tindakannya dengan mengadili secara personal orang yang bertanggung jawab dan memberikan kompensasi yang layak sebagai ganti rugi terhadap korban. Tim juga meminta agar Israel diberi peringatan keras untuk tidak mengulangi perbuatannya yang dianggap mengabaikan hukum internasional.
Sebelumnya, Pengajar Hukum Humaniter Universitas Padjajaran (Unpad) Rudi M Rizki mengingatkan resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan HAM PBB kelak tak terlalu signifikan untuk menjerat pelaku penyerangan Kapal Mavi Marmara secara hukum. “Ya, paling hanya mengutuk dan meminta agar tindakan itu ditindak secara hukum,” ujarnya kepada hukumonline, akhir pekan lalu.
Meski begitu, Rudi menilai laporan ini bisa menjadi modal awal untuk menjerat Israel secara hukum. Yakni, melalui Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) dan Mahkamah Internasional (International Court of Justice). “Laporan ini bisa menjadi bukti permulaan bila ada pihak yang ingin membawa kasus ini ke lembaga tersebut,” ujarnya.
Upaya menjerat Israel sebagai negara dapat dilakukan melalui Mahkamah Internasional, sedangkan bila ingin menjerat perorangan warga negara Israel bisa melalui Mahkamah Pidana Internasional. Namun, lanjut Rudi, membawa sebuah kasus ke dua lembaga itu tak mudah.
“Harus ada izin dari Dewan Keamanan PBB. Tahu sendiri di Dewan Keamanan itu ada siapa,” ujarnya menunjuk Amerika Serikat yang kerap melindungi Israel lewat hak veto yang dimilikinya.