Pelaksanaan berbagai program dan proyek strategis nasional (PSN) terus berlangsung meskipun pandemi Covid-19 belum berakhir. Hal ini dapat dilihat dari regulasi yang diterbitkan pemerintah, salah satunya Peraturan Presiden (Perpres) No.109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres No.3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dalam konsideran menimbang, Perpres mengatur pelaksanaan PSN perlu lebih dioptimalkan untuk memaksimalkan dampak PSN bagi percepatan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan pemulihan ekonomi nasional.
Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati, mengatakan sejak awal organisasinya menyoroti proyek starategis nasional (PSN) karena kebijakan ini dibuat terburu-buru tanpa ada kajian mendalam terhadap kondisi lingkungan hidup dan masyarakat setempat. Dia mencatat kebijakan sejenis pernah diterbitkan pemerintah, tapi berujung konflik di masyarakat dan juga kerugian negara. Seharusnya pemerintah melakukan evaluasi terhadap PSN, tapi yang dilakukan malah mendorong dan mempercepat pelaksanaan PSN.
Walhi mencatat sedikitnya 3 hal terkait PSN. Pertama, Perpres ini tidak mencermati daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sebelum menjalankan PSN, pemerintah selayaknya membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk melihat dampak proyek terhadap lingkungan hidup. Hal ini penting mengingat bencana ekologis kerap terjadi di Indonesia.
Melansir data BNPB sampai Oktober 2020, lebih dari 5 juta orang harus mengungsi karena bencana. Kondisi itu diperparah pandemi Covid-19 yang belum mampu ditangani secara baik. “PSN akan memperburuk kondisi lingkungan hidup dan meningkatkan frekuensi bencana ekologis, dan juga konflik,” kata perempuan yang disapa Yaya itu dalam diskusi secara daring, Senin (30/11/2020). (Baca Juga: Alasan Walhi Tolak Hadiir RDPU Tindak Lanjut UU Cipta Kerja)
Kedua, PSN berpotensi menambah konflik di masyarakat. Seperti diketahui sebagian besar PSN berbasis lahan, seperti kawasan ekonomi, jalan raya, tol, bandara, dan bendungan. Yaya menilai pekerjaan rumah pemerintah yang belum selesai yakni penyelesaian konflik tenurial di masyarakat.
Selain itu, tidak ada upaya penyelesaian konflik akibat PSN dan hampir tidak ada mekanisme komplain yang dibangun secara adil dan setara. Melalui Perpres ini, atas nama PSN hak masyarakat kerap diabaikan dan gagal memahami hak rakyat karena kesejahteraan disimplifikasi hanya menjadi penciptaan lapangan kerja. “Hadirnya PSN justru mengancam sumber penghidupan rakyat yang berkelanjutan,” lanjutnya.
Ketiga, Yaya menghitung ada potensi kerugian negara dalam PSN. Tercatat salah satu proyek PSN yakni Food Estate, pernah bergulir sebelumnya, tapi ujungnya mengalami kegagalan. Pembangunan bandar udara juga tidak maksimal. Seolah pembangunan yang selama ini dilakukan terkesan hanya untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah telah melakukan pembangunan.
Menurut Yaya, proyek pembangunan serupa di masa lalu tidak terbukti menimbulkan manfaat jangka panjang, misalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Proyek ini justru meningkatkan potensi kerugian negara, apalagi utang bertambah karena proyek ini sebagian dananya berasal dari utang luar negeri. Ketimbang mendorong percepatan pelaksanaan PSN, Yaya mengusulkan pemerintah untuk melakukan moratorium dan melakukan evaluasi menyeluruh.
“Lebih baik mengevaluasi bagaimana efektivitasnya dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat selama ini? Selain itu, kaji secara mendalam dan kritis dengan memperhatikan daya dukung dan tampung lingkungan hidup,” nya.
Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Timur, Yohana Tiko, berpendapat PSN memicu konflik di masyarakat karena akan mengambil wilayah kelola rakyat dan mengancam lingkungan hidup. Beberapa PSN yang akan dilaksanakan di Kalimantan Timur antara lain jalan tol, bendungan, gasifikasi batubara, dan kilang minyak di Bontang.
Berbagai proyek ini, seperti jalan tol Samarinda-Bontang, akan mengambil lahan persawahan. Bendungan juga akan mengancam ekosistem di teluk Balikpapan, sehingga mengganggu kehidupan pesut. “PSN ini jelas merugikan rakyat dan lingkungan hidup,” katanya.