Ivanmengutip kalimat Perancis yang sering dikutip Bung Karno, exploitation de l’homme par l’homme. Penghisapan manusia satu oleh manusia lain. Ada penjajahan dari segi ekonomi, satu untung yang lain buntung. Penjajahan ekonomi tersebut sama dengan PKPU melawan BUMN.“Kalah sudah pasti. Keadilan harus diperjuangkan. Dan saya berjanjiuntuk melawan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya,” ujarnya.
Sebaliknya, kuasa hukum Nindya Karya, Nengah Sudjana mengatakan putusan majelis telah tepat. Nindya Karya telah berkali-kali mencoba membayar utangdimaksud, tetapi terus ditolak UUI. Bahkan, Nindya Karya membawa cek pembayaran tersebut ke hadapan majelis, tetapi tetap ditolak pemohon.“Saya tidak mengerti kenapa mereka terus menolak,” tutur Nengah ketika dihubungi hukumonline, Jumat (18/10).
Nengah melanjutkan jika menginginkan pembayaran yang lebih, itu adalah hak UUI. Namun, hukum Indonesia memiliki aturan yang harus dipatuhi para pengacara. Menurutnya, forum yang tepat bukanlah PKPU, melainkan gugatan perdata biasa. Melalui gugatan perdata biasa, UUI dapat meminta ganti kerugian material dan immaterial selama bisa membuktikan hal tersebut. Apabila UUI tetap menggunakan ranah PKPU, Nengah mengatakan ada kesan penodongan yang dilakukan UUI.“Seperti preman jadi wajar kalau Menteri BUMN mengatakan ada unsur mafia,” pungkasnya.
Untuk diketahui, UUI mengajukan permohonan lantaran sama sekali belum mendapatkan pembayaran sebagaimana yang dijanjikan Nindya Karya. Jumlah utang yang tertunggak berdasarkan klaim UUI mencapai Rp327,7 juta dan telah jatuh tempo pada 2008.
Utang piutang ini terjadi untuk pengerjaan proyek Aston Mangga Dua Hotel & Residence. UUI mendapat order untuk menyediakan bahan-bahan material seperti semen dalam pengerjaan proyek tersebut, dan Nindya Karya berjanji akan membayar tunai atau dalam waktu satu bulan setelah invoice UUI diterima Nindya Karya.