Tiga instansi penegak hukum, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung punya gawean ekstra dalam dua pekan terakhir. Mereka disibukkan dengan agenda pemeriksaan internal di lembaganya masing-masing terkait kasus Gayus Tambunan.
Gayus Tambunan yang memiliki nama lengkap Gayus Halomoan P Tambunan adalah pegawai Ditjen Pajak yang sempat tersandung masalah hukum. Di kepolisian ia disangka melakukan tindak pidana penggelapan, pencucian uang dan korupsi. Namun saat disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang, jaksa menghilangkan pasal tentang korupsi di dalam surat dakwaan. Majelis hakim pun akhirnya membebaskan Gayus karena menilai dakwaan jaksa tak terpenuhi.
Kejaksaan Agung menyanggah telah mengabaikan pasal korupsi untuk menjerat Gayus. Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung Kemal Sofyan Nasution menuturkan, pada saat menerima berkas, kejaksaan memberi petunjuk kepada penyidik agar melengkapi ketiga pasal yang disangkakan.
Penyidik, jelas Kemal hanya mampu memenuhi petunjuk atas dua pasal yang disangkakan. Yaitu, penggelapan dan pencucian uang. Sementara untuk pasal tentang korupsi tak berhasil dilengkapi. Alhasil, jaksa peneliti yang dimotori oleh Cirus Sinaga berkeyakinan hanya pasal penggelapan dan pencucian uang yang dapat dibuktikan di persidangan. Sayangnya, majelis hakim berpendapat lain. “Yang dilengkapi mungkin dua (pasal) itu. Itu sedang kita periksa kembali,” ujar Kemal kepada wartawan, Jumat (26/3).
Meski begitu, lanjut Kemal, kejaksaan sedang melakukan eksaminasi kepada sejumlah jaksa. Termasuk memeriksa mekanisme dan kronologis perkara hingga vonis. Penelitian itu termasuk mekanisme penanganan perkara mulai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), pemberkasan, hingga penuntutan.
Dua buah SPDP
Senada dengan Kemal, Mabes Polri pun mencium ada ketidakberesan dalam penanganan perkara Gayus. Pasalnya memang terjadi perbedaan penggelapan uang dalam kasus Gayus. Versi polisi, Gayus melakukan penggelapan uang sebesar Rp395 juta. Sementara versi jaksa adalah Rp370 juta.
Kadiv Humas Mabes Polri Edward Aritonang mengatakan penggelapan yang dilakukan memang Rp370 juta. Namun uang senilai Rp25 juta dikirimkan Robertus Stefanus, seorang konsultan pajak ke rekening BCA milik Gayus, menurut Edward sebagai bentuk penyuapan. Dengan begitu, lanjut Edward sudah selayaknya Robertus dikenakan pasal penyuapan.
Kejanggalan lain dalam kasus ini, lanjut Edward, adalah awalnya penyidik membuat dua buah SPDP. Pertama atas nama Gayus Tambunan. Kedua atas nama Gayus dan Robertus Stefanus. Belakangan diketahui SPDP kedua tak dilanjutkan oleh penyidik. Sehingga jaksa hanya menerima SPDP pertama. “Tapi keanehannya, mengapa itu tidak dilanjutkan. Jadi jaksa hanya menerima satu SPDP yakni hanya Gayus. SPDP ke dua, Gayus dan Roberto tak pernah dikirim tapi dibuat,” ujarnya.
Meski begitu, Mabes Polri terus melakukan pengkajian dan pemeriksaan terhadap penyidik yang melakukan penyidikan terhadap kasus ini. Dalam SPDP kedua, Roberto dijerat dengan sangkaan penyuapan senilai Rp25 juta kepada Gayus. Sementara sebagai orang yang menerima suap. “Itu akan dihidupkan kembali. Ya itu tadi sama seperti Gayus karena kasus penyuapan. Kan penyuap dan disuap.”
Sementara itu, Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A Tumpa mengatakan akan segera mempelajari putusan kasus Gayus dan memeriksa hakim yang memutus. “Kita akan kaji dan sudah mendapat putusannya,” ujar Harifin. Ia mengatakan akan dicari apakah ada pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang dilakukan oleh hakim yang memutus perkara tersebut.
Harifin mengatakan, secara umum, ia melihat tak ada yang janggal dalam putusan yang membebaskan Gayus itu. “Pertimbangannya tidak ada masalah,” ujarnya. Ia melihat putusan tersebut layaknya putusan-putusan yang lain. Terkait perkara putusan yang disidangkan pada hari Jumat yang dinilai tidak umum, Harifin mengaku telah meminta klarifikasi kepada para hakimnya. “Itu sengaja diputus secara cepat karena hakimnya mau menjalankan ibadah umrah,” pungkasnya.