Tidak Hadir di Sidang Praperadilan OCK, KPK Dipanggil dengan Peringatan
Berita

Tidak Hadir di Sidang Praperadilan OCK, KPK Dipanggil dengan Peringatan

Hakim memperbolehkan ID Card AAI untuk menggantikan kartu PERADI, asalkan ada berita cara sumpah.

HAG
Bacaan 2 Menit
Tim Kuasa hukum OC Kaligis dalam sidang praperadilan. Foto: RES
Tim Kuasa hukum OC Kaligis dalam sidang praperadilan. Foto: RES

Sidang perdana praperadilan yang dimohonkan oleh advokat senior, Otto Cornelius Kaligis yang seharusnya digelar pada hari ini Senin (10/8) harus ditunda sampai dengan satu minggu. Pasalnya, walaupun sudah dipanggil tiga kali oleh juru panggil pengadilan Tim Hukum KPK pun tidak hadir di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tempat persidangan digelar.

Untuk itu Hakim tunggal, Suprapto yang memimpin sidang tersebut memutuskan untuk menunda seminggu dan memanggil lagi KPK dengan peringatan.

"Dikarenakan termohon tidak hadir, untuk itu perkara sidang ditunda jadi tanggal 18 Agustus jam 10 dengan memanggil termohon dengan peringatan," tegas Suprapto dalam persidangan.

Sebelumnya, Suprapto membacakan Surat Penundaan Persidangan yang dikirimkan ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam surat yang dikirim pada tanggal 7 Agustus 2015, KPK meminta agar pengadilan melakukan penundaan persidangan sampai dengan dua minggu dengan alasan menyiapkan bukti, saksi, dan berkoordinasi dengan ahli.

"Tanggal 7 Agustus perihal permintaan penundaan persidangan praperadilan sehubungan dengan Surat penetapan sidang praperadilan OC Kaligis yang akan dimulai hari Senin tanggal 10 agustus 2015 dengan ini kami sampaikan penundaan sidang untuk  dipersiapkan bukti surat, saksi, termasuk berkoordisasi dengan ahli serta surat administrasi lainnya. Untuk itu kami meminta kepada Ketua PN cq hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat menunda untuk waktu 2 minggu," papar hakim saat membacakan Surat Penundaan Sidang dari KPK.

Namun, pihak OCK yang diwakili oleh humphrey Djemat tidak lantas menerima, dan mengajukan agar penundaan sidang hanya ditunda satu hari. "Kami melihat surat pemanggilan untuk hari ini sudah disampaikan sangat layak,  pada tanggal 31 juli. Dan karena itu kami melihat sesuai dengan surat penundaan tanggal 7 agustus tersebut, kami melihat alasan ini adalah alasan yang tidak dapat diterima," jelas humphrey.

"Terus terang ini bukan pertama kali KPK untuk menghadapi sidang praperadilan. KPK sangat berpengalaman. Alasan tidak kami terima. Praperadilan tidak bisa terlalu lama, KPK seharusnya hadir. Apalagi minta waktu 2 minggu, itu menunjukan KPK tidak bekerja profesional. Sedangkan kami berusaha semaksimal mungkin untuk menyiapkan ini," tambah humphrey.

"Kami terdiri dari anggota AAI, tapi yang terdaftar 100 advokat sebagai kuasa hukumnya Pemohon. KPK telah menunjukan arogansi dengan tidak hadir, dan juga Surat 7 agustus yang minta waktu 2 minggu. KPK sangat tidak menghormati sidang praperdailan. Kami juga menilai apa yang dilakukan KPK ini untuk 2 minggu sangat tidak wajar. Kami meminta bukan 2 minggu atau 1 minggu tapi 1 hari saja," pinta humphrey.

Atas keberatan tersebut akhirnya Hakim mengambil keputusan untuk menunda selama satu minggu. "Pengadilan akan mengambil sikap tapi tidak mengikuti kuasa pemohon atau termohon. Ditunda seminggu, apabila termohon tidak hadir kita lanjut dengan bukti surat atau saksi. Dengan syaratanya Pengadilan harus memanggil secara sah dan patut dengan peringatan. Kalau tidak hadir akan tetap lanjut, kita tinggal dengan pembuktian. Yang paling penting secara sah dan patut. Kemudian untuk memeriksa lebih lanjut id card di kesempatan yang akan datang juga berita acara sumpah," tegas Hakim.

ID Card AAI
Saat hakim meminta untuk memeriksa ID Card dan berita acara sumpah pada sidang selanjutnya, humphrey meminta izin untuk menggunakan Kartu AAI. "Untuk izin advokat PERADI, seperti yang ada dalam berita, sekarang PERADI ada masalah, bahwa organisasi PERADI pecah, jadi kami menggunakan ID Card AAI (Asosiasi Advokat Indonesia)," pinta humphrey.

"Iya dari mana yang penting ada ID Card dan berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi," putus Hakim.

Untuk diketahui tim kuasa Hukum OC Kaligis diketuai oleh humphrey Djemat yang juga merupakan Ketua Umum DPP AAI. Sedangkan anggota Tim Kuasa Hukum sebagian besar juga merupakan anggota AAI.

Tags:

Berita Terkait