Penyebab leletnya kinerja pejabat keuangan ini karena berkaitan dengan pengelolaan Teknologi Informasi (TI). BPK mencatat terdapat kelemahan mendasar di lembaga palang pintu keuangan negara. Mereka adalah Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Pajak, serta Ditjen Bea dan Cukai. Rupanya para pejabat keuangan masih gaptek menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang telah diatur oleh UU Keuangan Negara.
Pada dasarnya ada dua penyebab buruknya kinerja keuangan. Pertama, kelalaian atau kesengajaan dari pejabat itu sendiri. Kedua, karena sistem atau peraturan yang memaksa para pejabat menabrak ketentuan. Faktor pertama sebenarnya bisa dikendalikan (controlable). Sedangkan faktor kedua uncontrolable atau faktor luar, ujar anggota BPK Agung Ray.
Anggota lainnya, Hasan Bisri, mencontohkan pengelolaan dana pada Perguran Tinggi Negeri (PTN) non Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Jika penerimaan dari SPP atau iuran mahasiswa lainnya segera disetorkan ke Kas Negara, PTN tersebut terkuras habis kasnya. Akibatnya, aktivitas sehari-hari terancam macet. Makanya para rektor tak menyetorkan langsung dana tersebut, ujar Hasan.
Menurut Wakil Ketua BPK Abdullah Zaini, pada 2005-2006 BPK hanya berkonsentrasi pada audit aset Negara yang berupa harta lancar. Selama ini kami hanya melacak kas. Mulai 2007 kami akan fokus pada aktiva tetap.
Menurut Abdullah, penelusuran harta tetap harus memperhatikan dua sisi, yaitu secara de facto maupun de jure. Misalnya sebuah gedung instansi. Faktanya, fisik gedung itu ada. Tapi, apakah ada sertifikat kepemilikannya? ujar Abdullah memberi contoh.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Tjahjo Kumolo berujar Pemerintah harus serius merespon temuan BPK. Apakah benar hasil temuan BPK sudah ditindaklanjuti? Jangan-jangan BPK ini hanya asesoris belaka. Jangan sampai hasil temuan ini hilang menguap begitu saja, teriak Tjahjo menginterupsi Sidang Paripurna.
Kapan yah lembaga negara kita becus membuat laporan keuangan?