MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, mengeluarkan Keputusan Menteri ESDM No. 0072.K/21/MEM/2015. Surat keputusan menteri itu merupakan bentuk pengesahan pemerintah atas Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2015–2024 yang disusun oleh PT PLN (Persero).
Sesuai UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, perencanaan jangka panjang tersebut perlu disahkan oleh Menteri ESDM selaku penanggung jawab sektor ketenagalistrikan. Pengesahan ini perlu karena banyak hal yang terkait di dalamnya, termasuk masalah pendanaan, tata ruang, sampai perizinan.
“Secara implisit, PLN mengartikan pengesahan ini sebagai dukungan dari pemerintah atas pelaksaaan ketenagalistrikan jangka panjang, selain bahwa PLN harus melaksanakan sesuai rencana,” ujar Direktur Perencanaan dan Pembinaan Afiliasi PT PLN, Murtaqi Syamsuddin di Jakarta, Kamis (12/2).
Murtaqi menjelaskan, inti RUPTL adalah pembangunan infrastruktur kelistrikan sebesar 42.7 GW. Pembangunan kapasitas pembangkit ini menurut Murtaqi dibebankan pada dua pihak, yakni oleh PLN dan swasta. Porsi yang dialokasikan pun lebih besar untuk swasta, dengan perbandingan lebih dari dua kali lipat.
Pembangkit listrik yang mendominasi dalam rencana pembangunan infrastruktur itu masih diwarnai oleh jenis pembangkit mulut tambang. Pembangkit jenis ini akan dibangun untuk memenuhi 65% kebutuhan infrastruktur. Namun,dominasi ini direncanakan hanya untuk kurun waktu hingga 2019. Selanjutnya, PLTU Batubara akan digenjot pembangunannya demi menyuplai 60% kebutuhan.
Selain kapasitas pembangkit, penambahan transmisi juga menjadi bagian dari perencanaan yang tertuang dalam RUPTL. PLN akan membangun transmisi 42 ribu kms. Sementara itu, pihak swasta dipercayakan membangun 360 kms sisanya. Infrastruktur lai yang akan dikejar pengerjaannya adalah gardu induk. Targetnya, PLN akan membangun gardu induk di 996 lokasi.
“Yang harus kita bangun bukan hanya tambahan kapasitas pembangkit, tapi juga infrastruktur transmisi dan gardu induk,” jelas Murtaqi.
Di dalam RUPTL tercantum bahwa pertumbuhan kebutuhan listrik dalam kurun sepuluh tahun harus mencapai hampir 10%. Hal ini berangkat dari asumsi pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6%. Dengan demikian, PLN menargetkan di tahun 2024 mendatang rasio elektrifikasi dai PLN dan non-PLN bisa mencapai hampir 100%.
“Lead timepembangunan infrastruktur kelistrikan yang panjang itu mengharuskan PLN membuat perencanaan jangka panjang yang sistemik,” tandasnya.
Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman menambahkan bahwa rencana usaha PLN juga memuat pengembangan energi listrik dari sumber energi baru terbarukan. Ia mengatakan, selama sepuluh tahun ke depan, PLN harus mampu membangun pembangkit listrik yang memanfaatkan energi baru terbarukan hingga 20%.
Di dalam RUPTL memang disebutkan bahwa PLTP akan dibangun untuk memenuhi kebutuhan 7% listrik nasional. Hal itu setara dengan daya listrik sekitar 5 GW. Sedangkan 13% kebutuhan akan disuplai dari PLTA. Bila dikalkulasikan, kebutuhan itu setara dengn 10 ribu GW.
"Terkait dengan konsumsi BBM yang masih tinggi pada 2015 sebesar 11,4%, direncanakan turun menjadi 1,4% pada 2024," tuturnya.
Sesuai UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, perencanaan jangka panjang tersebut perlu disahkan oleh Menteri ESDM selaku penanggung jawab sektor ketenagalistrikan. Pengesahan ini perlu karena banyak hal yang terkait di dalamnya, termasuk masalah pendanaan, tata ruang, sampai perizinan.
“Secara implisit, PLN mengartikan pengesahan ini sebagai dukungan dari pemerintah atas pelaksaaan ketenagalistrikan jangka panjang, selain bahwa PLN harus melaksanakan sesuai rencana,” ujar Direktur Perencanaan dan Pembinaan Afiliasi PT PLN, Murtaqi Syamsuddin di Jakarta, Kamis (12/2).
Murtaqi menjelaskan, inti RUPTL adalah pembangunan infrastruktur kelistrikan sebesar 42.7 GW. Pembangunan kapasitas pembangkit ini menurut Murtaqi dibebankan pada dua pihak, yakni oleh PLN dan swasta. Porsi yang dialokasikan pun lebih besar untuk swasta, dengan perbandingan lebih dari dua kali lipat.
Pembangkit listrik yang mendominasi dalam rencana pembangunan infrastruktur itu masih diwarnai oleh jenis pembangkit mulut tambang. Pembangkit jenis ini akan dibangun untuk memenuhi 65% kebutuhan infrastruktur. Namun,dominasi ini direncanakan hanya untuk kurun waktu hingga 2019. Selanjutnya, PLTU Batubara akan digenjot pembangunannya demi menyuplai 60% kebutuhan.
Selain kapasitas pembangkit, penambahan transmisi juga menjadi bagian dari perencanaan yang tertuang dalam RUPTL. PLN akan membangun transmisi 42 ribu kms. Sementara itu, pihak swasta dipercayakan membangun 360 kms sisanya. Infrastruktur lai yang akan dikejar pengerjaannya adalah gardu induk. Targetnya, PLN akan membangun gardu induk di 996 lokasi.
“Yang harus kita bangun bukan hanya tambahan kapasitas pembangkit, tapi juga infrastruktur transmisi dan gardu induk,” jelas Murtaqi.
Di dalam RUPTL tercantum bahwa pertumbuhan kebutuhan listrik dalam kurun sepuluh tahun harus mencapai hampir 10%. Hal ini berangkat dari asumsi pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6%. Dengan demikian, PLN menargetkan di tahun 2024 mendatang rasio elektrifikasi dai PLN dan non-PLN bisa mencapai hampir 100%.
“Lead timepembangunan infrastruktur kelistrikan yang panjang itu mengharuskan PLN membuat perencanaan jangka panjang yang sistemik,” tandasnya.
Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman menambahkan bahwa rencana usaha PLN juga memuat pengembangan energi listrik dari sumber energi baru terbarukan. Ia mengatakan, selama sepuluh tahun ke depan, PLN harus mampu membangun pembangkit listrik yang memanfaatkan energi baru terbarukan hingga 20%.
Di dalam RUPTL memang disebutkan bahwa PLTP akan dibangun untuk memenuhi kebutuhan 7% listrik nasional. Hal itu setara dengan daya listrik sekitar 5 GW. Sedangkan 13% kebutuhan akan disuplai dari PLTA. Bila dikalkulasikan, kebutuhan itu setara dengn 10 ribu GW.
"Terkait dengan konsumsi BBM yang masih tinggi pada 2015 sebesar 11,4%, direncanakan turun menjadi 1,4% pada 2024," tuturnya.