JPU menambahkan, meski uang tersebut berasal dari calon jemaah Haji, namun karena dana tersebut dalam penguasan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara, dalam hal ini Taufiq yang juga bertindak sebagai Dirjen BPIH, maka uang tersebut masuk dalam pengertian uang negara.
Terhadap alasan Taufiq yang berlindung dibalik alasan melaksanakan perintah Said Agil, JPU berpendapat, seharusnya Taufiq mengetahui bahwa dalam Keputusan Presiden (Keppres) 22/2001 telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) 348/2001 yang dikeluarkan saat Menag dijabat Tolchah Hasan.
Namun Taufiq justru memberikan saran kepada Said Agil sehingga diterbitkan KMA 484/2001. Dalam KMA 484 itulah dilakukan penambahan pasal sehingga memberikan peluang yang sangat luas dalam penggunaan uang DAU. Dalam persidangan juga terungkap ada delapan rekening diluar rekening DAU sejumlah Rp652 milyar.
Karena itu JPU menilai Taufiq terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan mantan Menteri Agama Said Agil Husen Al Munawar dan Enin Yusuf Suparta, Bendahara BPIH sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
Selain dakwaan kesatu primair, dakwaan kedua primair sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP juga terbukti.
Sementara itu, penasihat hukum Taufiq, Sanit Dt. B. Sati menganggap perbuatan Taufiq bukan delik pidana korupsi. Pasalnya, perbuatan Taufiq itu karena melaksanakan perintah atasan, dalam hal ini Menag. Taufiq melakukan itu karena sistemnya memang demikian, ujar Sanit. Usai pembacaan tuntutan, pihak Taufiq oleh majelis hakim yang diketuai Cicut Sutiarso diberikan kesempatan untuk membacakan pembelaan pada 23 Januari esok.