Sayang, Irmadi enggan menjelaskan mekanisme pengajuan keberatan dan banding cukai. Kita tunggu dulu penyelesaian RUU KUP. Jangan sampai di pajak begini, di cukai begitu, sambungnya menekankan.
Irmadi menjelaskan RUU ini memang hendak menguatkan peran DJBC. Namun, tak perlu membuat semacam badan atau komite, seperti halnya perdebatan dalam pembahasan RUU KUP. Bikin banyak lembaga akan terlalu birokratis. Kita kuatkan saja wewenangnya.
Pendapat Irmadi dibenarkan oleh Anggito. Anggito mencontohkan, DJBC tak hanya berhak merambah BKC, tapi juga akan memeriksa barang-barang yang berkaitan dengan BKC. Misalnya, mesin pembuat pita cukai, dan peralatan lainnya, tutur Anggito seusai rapat Pansus dengan langkah terburu-buru.
Irmadi mengingatkan, dalam hal penyidikan ini, bakal muncul perdebatan. Penyidikan selama ini kan harus berkoordinasi dengan kepolisian. Nah, apakah petugas cukai punya wewenang otonom seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)?
Ismanu juga berharap UU yang akan datang mampu menekan jumlah rokok ilegal. Pengusaha ilegal mangkir dari dua tanggung jawab. Pertama, kepada negara. Kedua, kepada tenaga kerja. Soalnya, industri rokok selain padat modal, juga padat karya.
Sayang, Anwar tak bersedia berkomentar panjang. Silakan tanya Pak Irmadi saja yah, tuturnya singkat selepas rapat dengan Pansus.