Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember (FH UNEJ) belum lama ini menegaskan visi kampusnya untuk beradaptasi era digitalisasi. Tidak tanggung-tanggung, kurikulum dan peminatan FH UNEJ direvisi mulai tahun 2022 untuk menghasilkan lulusan yang tech savvy atau melek teknologi dalam berpraktik hukum.
“Hukum kita tidak bisa lepas dari digitalisasi yang mengandalkan internet of things. Internet sebagai pusat segala aktivitas manusia saat ini, tentu kurikulum 2016 perlu disesuaikan,” kata Bayu Dwi Anggono, Dekan FH UNEJ. Ia mengatakan perubahan sosial yang terjadi sekarang jauh lebih cepat dibandingkan masa sebelumnya. Kebutuhan terhadap yuris yang terhubung dengan kenyataan sosial era digital semakin tinggi.
Baca juga artikel terkait seputar mahasiswa hukum, silakan klik artikel Klinik berikut ini: Ruang Lingkup Hukum Tata Negara
Kurikulum terbaru FH UNEJ juga menetapkan profil baru lulusannya yaitu lawpreneur. Bayu menjelaskan lawpreneur ialah sarjana hukum yang bisa membuka lapangan pekerjaan dengan memadukan teknologi informasi hukum dan digitalisasi hukum dengan kemampuan hukum yang dimiliki.
FH UNEJ terletak di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Merujuk informasi profil resmi FH UNEJ, kampus hukum ini awalnya Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Masyarakat Universitas Tawang Alun, Jember yang didirikan 5 November 1957 oleh Yayasan Universitas Tawang Alun. Kampus swasta itu beralih menjadi Perguruan Tinggi Negeri dengan status Universitas Brawijaya cabang Jember sejak terbit Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 1 Tahun 1963 bertanggal 5 Januari 1963.
Baca Juga:
- Hakim PTUN Ini Berbagi Isu Hukum tata Negara Menarik untuk Skripsi!
- Ketua PN Ini Beri Tips Cara Membuat Skripsi Mahasiswa Hukum
- Sejumlah Isu Hukum dalam Profesi Notaris, Cocok untuk Skripsi
Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 151 tahun 1964 bertanggal 9 Nopember 1964 mengubah lagi status Universitas Brawijaya cabang Jember menjadi Universitas Negeri Djember yang sekarang bernama Universitas Jember. Sejak itu lahir pula FH UNEJ yang dikenal saat ini.
Berdasarkan dokumen Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Tahun 2022, ada delapan peminatan yang dibuka FH UNEJ. Dari 144 SKS beban studi, sebanyak 17 SKS untuk Mata Kuliah Wajib Universitas, 87 SKS untuk Mata Kuliah Wajib Fakultas, 20 SKS untuk Mata Kuliah Wajib Peminatan, dan 20 SKS untuk Mata Kuliah Pilihan Peminatan.
Berikut ini daftar mata kuliah dalam setiap kategori peminatan baik yang bersifat wajib peminatan maupun pilihan. Hanya yang berlabel wajib yang harus diambil mahasiswa peminatan itu, selebihnya menjadi pilihan.
1. Penyelenggaraan Negara
Hukum Jaminan Sosial (wajib), Hukum Perjanjian Internasional (wajib), Hukum Keuangan Negara (wajib), Hukum Kelembagaan Negara (wajib), Hukum Regional (wajib), Hukum Pajak (wajib), Hukum Pemilu dan Pilkada (wajib), Hukum Kekuasaan Kehakiman (wajib), Hukum Kemaritiman (wajib), Perbandingan Hukum Tata Negara (wajib), Metode Penafsiran Hukum Internasional, Hukum Diplomatik dan Konsuler, Hukum Humaniter, Hukum Lembaga Kepresidenan, Perbandingan Hukum Pemilu, Penyelesaian Sengketa Pemilu, Hukum Partai Politik, Hukum Pers, Hukum Pemerintahan Desa, Hukum Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial, Penyelesaian Sengketa Internasional, Hukum Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Hukum Kepemerintahan Digital
Hukum Pelayanan Publik (wajib), Hukum Kepegawaian (wajib), Hukum Keterbukaan Informasi Publik (wajib), Hukum Kewarganegaraan (wajib), Hukum Tata Ruang (wajib), Perancangan Perundang-undangan Secara Elektronik (e-Legislative Drafting) (wajib), Hukum Perizinan (wajib), Hukum Perlindungan Data Pribadi (wajib), Peradilan Elektronik (e-Court) (wajib), Hukum Pelayanan Publik(wajib), Hukum Kehutanan, Hukum Perumahan, Pemukiman, dan Rumah Susun, Hukum Pengadaan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah, Hukum Kesehatan, Hukum Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence), Hukum BUMN/BUMD, Hukum Penyiaran, Hukum dan Partisipasi Publik, Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral, Hukum Parlemen, Penyelesaian Sengketa Administrasi, Hukum Keimigrasian.
3. Hukum Ekonomi dan Bisnis
Hukum Perbankan (wajib), Hukum Investasi (wajib), Hukum Persaingan Usaha (wajib), Hukum Dagang Internasional (wajib), Hukum Perlindungan Konsumen (wajib), Hukum Pembiayaan (wajib), Hukum Perusahaan (wajib), Hukum Pasar Modal (wajib), Hukum Asuransi (wajib), Hukum Kepailitan (wajib), Hukum Koperasi, Hukum Industri, Hukum Perjanjian Kredit, Hukum Perumahan dan Rumah Susun, Hukum Transportasi dan Pengangkutan, Hukum Perdagangan Elektronik (E-Commerce), Hukum Agribisnis, Hukum Jaminan, Hukum Perkebunan, Hukum Pertambangan, Hukum Surat-Surat Berharga, Hukum Perkumpulan.
4. Klinis Hukum Perdata
Hukum Arbitrase (wajib), Hukum Acara Persaingan Usaha (wajib), Hukum Acara Peradilan Niaga (wajib), Penyelesaian Sengketa Pertanahan (wajib), Hukum Eksekusi (wajib), Perbuatan Melanggar Hukum (wajib), Penyelesaian Sengketa Konsumen (wajib), Hukum Waris BW (wajib), Hukum Pengadaan Barang dan Jasa (wajib), Hukum Pembuktian Perdata (wajib), Pengelolaan Kantor Hukum, Teknik Penyusunan Instrumen Perkara Perdata, Teknik Pelayanan Konsultasi Hukum Keperdataan, Sistem Peradilan Perdata, Hukum Lelang, Penalaran dan Penemuan Hukum, Studi Kasus Hukum Perdata, Hukum Hak Keperdataan Masyarakat Adat, Perkembangan Hak Keperdataan Atas Tanah, Hukum Pengadaan Tanah, Hukum Waris Islam, Hukum Kekeluargaan dan Waris Adat.
5. Penegakan Hukum Pidana
Tindak Pidana di Bidang Investasi (wajib), Kejahatan Korporasi (wajib), Politik Hukum Pidana (wajib), Penologi dan Hukum Penitensier (wajib), Hukum Pidana Internasional (wajib), Tindak Pidana Korupsi (wajib), Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak (wajib), Tindak Pidana di Bidang Ekonomi (wajib), Tindak Pidana di Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi (wajib), Tindak Pidana Pencucian Uang(wajib), Tindak Pidana di Bidang Sumber Daya Alam, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana di Bidang Kesehatan, Tindak Pidana Keimigrasian, Tindak Pidana di Bidang Politik, Tindak Pidana Narkotika, Kejahatan Terhadap Nyawa, Harta, dan Kesusilaan, Perbandingan Hukum Pidana, Hukum Pidana Pers, Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana Adat, Kapita Selekta Hukum Pidana.
6. Klinis Peradilan Pidana
Hukum Pembuktian Pidana (wajib), Bantuan Hukum (wajib), Legal Opinion dan Legal Memorandum (wajib), Hukum Eksekusi Pidana (wajib), Hukum Sita Pidana (wajib), Psikologi Hukum (wajib), Viktimologi (wajib), Argumentasi Hukum (wajib), Sistem Peradilan Pidana (wajib), Ilmu Kedokteran Forensik (wajib), Manajemen Peradilan, Kriminalistik, Studi Kasus Hukum Pidana, Mediasi Penal, Penemuan Hukum, Kapita Selekta Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Khusus, Manajemen Firma Hukum, Advokatur, Penafsiran Hukum, Hukum Pidana dalam Yurisprudensi, Hukum Perlindungan Saksi dan Korban.
7. Hukum Bisnis Syariah
Sejarah Pemikiran Ekonomi Syari'ah (wajib), Hukum Perjanjian dalam Islam (wajib), Hukum Perbankan Syari'ah (wajib), Penyusunan Kontrak Bisnis Syari'ah (wajib), Hukum Asuransi Syari’ah (wajib), Politik Hukum Bisnis dalam Islam (wajib), Transaksi Bisnis Syari’ah (wajib), Hukum Jaminan dalam Islam (wajib), Pengantar Manajemen dan Bisnis Syariah (wajib), Etika Bisnis Syariah (wajib), Hukum Investasi Syari’ah, Hukum Zakat dan Wakaf, Pilihan Penyelesaian Sengketa di bidang Ekonomi Syari’ah, Hukum Lembaga Keuangan Syari’ah, Kejahatan dalam Transaksi Bisnis Syari’ah, Hukum Pasar Modal Syari’ah, Konsep dan Teknik Bagi Hasil, Lembaga Keuangan Syariah Non Bank, Fatwa Bisnis Syariah, Perkembangan Hukum Bisnis Syariah, Problematika Hukum Bisnis Syariah Kontemporer, Metode Penelitian Hukum Bisnis Syariah.
8. Klinis Sosio Legal
Sejarah Hukum (wajib), Sosiologi Hukum (wajib), Hukum dan Perubahan Sosial (wajib), Politik Hukum (wajib), Perempuan dan Hukum (wajib), Hukum Media (wajib), Antropologi Hukum (wajib), Hukum Globalisasi (wajib), Hukum dan Kebijakan Publik (wajib), Hukum dan Pembangunan Ekonomi (wajib), Hukum dan Pranata Sosial, Hukum Sumber Daya Alam, Hukum Jaminan Sosial dan Pengupahan, Studi Kasus terhadap Teknologi Informasi, Sosiolegal dan Jurimetri, Hukum Sanksi, Hukum Moral dan Agama, Pluralisme Hukum, Analisis Ekonomi terhadap Hukum, Perbandingan Sistem Hukum, Hukum Kependudukan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial.