Prosedur yang diterangkan Hendarman ini mengacu pada Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 (UU No 1/PNPS/1965) tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Ancaman hukumannya lima tahun, ujar Hendarman.
Pasal 3 Apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadapa orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun.
Pasal 4 Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 156a Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. |
Sementara itu, sumber hukumonline di lingkungan Kejagung menjelaskan dalam praktek eksistensi Pakem di daerah lebih terlihat dibanding tingkat pusat. Ia menjelaskan sampai saat ini, di tingkat pusat (Kejagung), belum ada satu aliran pun yang dilarang. Berbeda dengan di daerah yang sudah merinci aliran-aliran yang dilarang. Contohnya Ahmadiyah, dilarang hanya di beberapa daerah saja, ujarnya.
Oleh sebab itu, meski kata Hendarman fatwa MUI tak bisa dibawa ke jalur hukum, sumber hukumonline berpendapat fatwa MUI tetap berguna. Dalam rapat koordinasi yang pada akhirnya menentukan sesat atau tidak kan ulama atau ahli agama. Kita mana tahu, jelasnya. Karenanya, lanjutnya, pendapat MUI dan PGI (Persatuan Gereja Indonesia) bisa menjadi acuan.
Meski pasal penodaan agama dalam KUHP belum bisa digunakan tanpa melalui forum Pakem tersebut, tetapi penolakan pasal tersebut santer terdengar. Bahkan beberapa waktu lalu, LBH Jakarta sempat berencana menguji materi UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Pasal 28 Undang-undang Dasar memberikan kebebasan pada seseorang untuk menganut suatu kepercayaan atau agama. Undang-undang No 1/PNPS/ 1965 jelas bertentangan dengan pasal 28 Undang-undang Dasar, ujar pengacara LBH Muhammad Gatot pada hukumonline kala itu.
Peneliti The Wahid Institute, Rumadi menilai pasal-pasal penodaan agama hanya akan menguntungkan kelompok tertentu yang suka meminjam 'tangan negara' untuk memperjuangkan dan mengamankan posisinya.
Rumadi juga mengkritik pasal-pasal dalam Rancangan KUHP yang semakin bertambah karena alasan ingin merinci pengertian pasal tersebut. Serinci apapun undang-undang tetap berpotensi multitafsir, tuturnya dalam sebuah diskusi di Jakarta beberapa waktu lalu.