Adapun buntut dari keberatan atas eksekusi putusan arbitrase dapat berujung pada keberatan diterima atau ditolak. Ketika keberatan diterima, terang Hikmahanto, maka konsekusensinya dapat berupa pembatalan terhadap putusan arbitrase (setting aside) atau bisa juga dalam bentuk revocation, yakni putusan arbitrase tersebut ditarik karena alasan-alasan sebagaimana diatur dalam pasal 70 UU No. 30/1999.
Untuk pembatalan misalnya, kata Hikmahanto, prosedur tidak dipenuhi pada waktu diputusnya putusan arbitrase atau arbiter tidak menggunakan hukum yang dipilih oleh para pihak (padahal dalam kontrak jelas bahwa para pihak memilih hukum Negara tersebut).
“Jadi kalau dibilang pasal 70 UU arbitrase itu pembatalan, itu keliru, bukan pembatalan namanya. Kalau di luar negeri aturan seperti pasal 70 itu namanya revocation,” ungkap Hikmahanto.
Pasal 70 Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
|