Setiap orang yang menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak harus mempunyai izin kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak. Tata cara permohonan untuk mendapatkan izin kuasa hukum diatur dalam Peraturan Ketua Pengadilan Pajak No. 1 Tahun 2018.
“Selama ada tambahan untuk menunjukkan keahlian dalam perpajakan apalagi dapat menunjukkan sertifikat brevetnya maka itu sudah dinilai ahli, jadi yang bukan sarjana tapi ikut kursus brevet saat ini bisa menjadi kuasa hukum Pengadilan Pajak,” pungkasnya.
Saat ini Pengadilan Pajak berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk hal-hal yang meliputi administrasi, keorganisasian, dan pembinaan. Sementara secara teknis yudisialnya yang merupakan roh daripada kemandirian badan peradilan, berada di bawah Mahkamah Agung (MA).
“Secara faktual independensi Pengadilan Pajak baru terbatas pada cita-cita dan semangat. Karena secara faktual Pengadilan Pajak selama ini masih diselenggarakan oleh dua institusi yang berbeda, yaitu di satu sisi tunduk pada pembinaan teknis yudisial yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, akan tetapi pada kewajiban lainnya yaitu berkenaan dengan organisasi administrasi dan keuangan pembinaannya tunduk pada Kemenkeu,” ujar Hakim Konstitusi, Dr. Suhartoyo dalam acara yang sama.
Suhartoyo melanjutkan, tanpa adanya independensi dalam lembaga peradilan dan juga setidaknya badan peradilan yang masih berpotensi dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah atau eksekutif, hal ini dapat memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau adanya kesewenangan dalam pemerintahan termasuk diabaikannya hak konstitusi warga negara oleh penguasa akibat terabaikannya independensi badan peradilan.
“Secara konstitusional, perihal independensi peradilan telah diatur secara jelas dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan,” tuturnya melanjutkan.
Secara umum kedudukan pengadilan pajak dalam kekuasaan kehakiman tertuang dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 angka 8 dan Pasal 27 ayat (1). Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya No. 004/PUU-II/2004 tanggal 13 Desember 2004 telah mempertimbangkan sebagai berikut bahwa Pasal 22 UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada MA adalah pihak yang bersangkutan kecuali UU menentukan lain.
“Mahkamah berpendapat bahwa tiadanya upaya kasasi pada Pengadilan Pajak tidak berarti bahwa Pengadilan Pajak tidak berpihak pada MA,” imbuh dia.