Survei TII: Polisi, Militer, dan Peradilan Lembaga Terkorup
Utama

Survei TII: Polisi, Militer, dan Peradilan Lembaga Terkorup

Menurut survei TII, terdapat perbaikan walau tak terlalu menggembirakan. Layanan pengadilan dianggap paling buruk. Komitmen untuk memberantas korupsi tinggi, tapi tak ditunjang realisasi.

CRK
Bacaan 2 Menit

 

Waluyo berpandangan sama. Ia memandang Komitmen pimpinan penting, tapi perlu juga adanya management of change, untuk aliansi, konsolidasi, supaya ada keberlanjutan. Ia mencontohkan kondisi pemberantasan korupsi di tingkat nasional. Sebenarnya sudah ada Instruksi Presiden No.5 tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Memberantas Korupsi tetapi management of change (manajemen perubahan, red) masih kurang.

 

Menarik juga untuk membandingkan persepsi penusaha lokal terhadap korupsi di Indonesia dengan persepsi dunia internasional. IPK global untuk Indonesia berdasarkan hasil survei Transparency International (TI) mentok pada angka 2.4, dan berada di peringkat 130 dari total 163 negara. Tetapi, IPK terendah nasional, yaitu kota Maumere menggondol skor lebih tinggi yakni 3.22.

 

Menjelaskan perbedaan ini Rizal melihat dua kemungkinan. Responden pengusaha di Indonesia mungkin lebih murah hati menilai diri sendiri selain dapat melihat perkembangan lebih nyata dan riil di banding responden luar negeri. Maklum,  responden IPK global diantaranya pebisnis internasional, pengamat dan lembaga pemeringkat.

Tags: