Survei TII: Polisi, Militer, dan Peradilan Lembaga Terkorup
Utama

Survei TII: Polisi, Militer, dan Peradilan Lembaga Terkorup

Menurut survei TII, terdapat perbaikan walau tak terlalu menggembirakan. Layanan pengadilan dianggap paling buruk. Komitmen untuk memberantas korupsi tinggi, tapi tak ditunjang realisasi.

CRK
Bacaan 2 Menit

 

Memperbandingkan IPK kota dan kabupaten, ternyata persepsi pelaku usaha terhadap DKI Jakarta pada 2006 membaik (4.00), setelah sebelumnya duduk di posisi buncit dengan IPK 3.87. Peringkat Jakarta juga naik meski tidak terlalu signifikan, posisi 26 dari 32 kota/ kabupaten.

 

Kali ini predikat kota terkorup digondol Maumere, dengan IPK terendah 3.22 disusul Mataram dan Gorontalo dengan IPK masing-masing 3,42, dan 3,44. Kota Palangkaraya dan Wonosobo dianggap sebagai kota terbersih dengan IPK 6.61 dan 5.66.

 

Indeks Persepsi Korupsi 2006

Kabupaten/Kota

IPK 2006

  1. Palangkaraya
  2. Wonosobo
  3. Pare-Pare
  4. Tanah Datar
  5. Yogyakarta

6.61

5.66

5.66

5.66

5.59

 

 

   30. Gorontalo

   31. Mataram

   32. Maumere

3.44

3.42

3.22

                   Sumber TII, diolah

 

Selain mengukur intensitas korupsi di institusi publik, survei ini juga bertujuan memberi gambaran akan kualitas pelayanan publik. Dalam hal pelayanan, peradilan masih dianggap sebagai lembaga dengan pelayanan yang terburuk dari 20 instansi diikuti Kepolisian diperingkat kedua (4,70), serta DPRD bercokol di tempat ketiga (4.75). Pada survei tahun 2004, posisi satu sampai empat diduduki Bea Cukai, Kepolisian, militer dan peradilan secara berurutan.

 

Bea Cukai dan Kantor Pelayanan Pajak berhasil memperbaiki pelayanan dengan adanya kenaikan persepsi yang cukup signifikan ujar Rizal.  PLN dan Telkom dianggap berhasil meningkatkan perlayanannya, selain turunnya interaksi korup di dua lembaga tersebut.

 

Urutan yang nyaris sama terlihat pula dari harapan responden atas lembaga yang perlu segera menghapus diri dari praktek koruptif. Pengadilan bercokol di tingkat pertama dengan 20% responden, disusul Kepolisian 14%, Ditjen Pajak 14% dan DPRD 9% responden,

 

Komitmen vs. Realitas

Meski responden menilai pemerintah daerah berkomitmen memberantas korupsi, tidak otomatis praktek korupsinya juga dinilai rendah. Kota Gorontalo misalnya, komitmen kepala daerahnya tinggi, namun pengalaman tindakan korupsi menurut pengusaha justru sangat banyak. Menanggapi hal ini, Rizal memandang terdapat celah (gap) antara komitmen dengan aksi. Kadang kepala daerah yang berkomitmen memberantas korupsi terhalang oleh birokrat bawahannya yang masih hidup dalam kultur yang lama.

Tags: