Gerakan masyarakat tuntut perbaikan sepak bola nasional 'Save Our Soccer' akan mendatangai kantor Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) besok, Kamis (20/1).
Kedatangan mereka untuk meminta informasi pengelolaan tiket turnamen AFF beberapa waktu lalu dan pengelolaan anggaran negara yang diterima organisasi itu.
"Besok kami sampaikan surat permohonan informasi pada PSSI," kata Richard Achmad, anggota SOS saat konferensi pers di kantor YLBHI, Jakarta, Rabu (19/1).
Menurut dia upaya itu diharapkan membuka gamblang pengelolaan uang oleh PSSI. Banyak keganjilan pengelolaan uang oleh PSSI era kepemimpinan duet Nurdin Halid dan Noegraha Besoes, imbuh Sekretaris Jenderal The Jakmania, kelompok suporter Persija.
Semisal, urainya menyebut keganjilan pengelolaan uang di PSSI, pemanfaatan anggaran negara ratusan miliar bagi PSSI. Tak pernah ada pertanggungjawaban pengelolaan dana. "Tak pernah juga ada audit," imbuh Richard.
Selain itu, dari setiap dana yang masuk ke PSSI dari sanksi saat berlangsungya kompetisi tak ada kabar berita. Dia sampaikan, pemain naturalisasi Christian Gonsalez pernah dihukum. Tapi prerogratif Nurdin Halid, hukuman dihapuskan. "Kemana denda yang sudah disetor pemain itu?" tanya Richard.
Anggota SOS, Emerson Yuntho menyoroti Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) yang diterima klub sepakbola daerah. Dana yang dimaksudkan untuk pembinaan itu tidak sebanding dengan prestasi klub.
"Ada dugaan dana dipakai untuk kepentingan politik pengurus dan petinggi klub bersangkutan," ujar Emerson yang juga Wakil Koordinator ICW itu.
Oleh sebab itu, Richard menyatakan usai meminta informasi pada PSSI, keesokan harinya SOS mendatangi Komisi X lalu KPK. "Ke KPK untuk mendorong percepatan penelusuran pemakaian anggaran negara," tuturnya.
Menurut Richard, SOS menerima informasi bahwa keinginan mereka akan dijawab PSSI. Tapi, dibuka saat Munsyawarah Nasional (Munas) PSSI di Bali beberapa waktu lagi.
"Karena itu kami dahulukan," ungkap Richard.
Strategi itu, menurutnya memang dimaksudkan agar Pengurus Daerah (Pengda) dan Pengurus Cabang (Pengcab) berpaling dari PSSI dan pro suporter. Harapannya, saat Munas nanti duet Nurdin-Noegraha tak lagi menjadi pucuk pimpinan PSSI berikutnya.
"Karena mereka yang punya suara dalam Munas, bukan suporter," tukas Richard.
Jika keinginan itu tak digubris, suporter bakal menarik dukungan pada klub. "Itu kesepakatan The Jak yang akan diikuti kelompok suporter lain," ujarnya.
Upaya pembenahan PSSI juga diupayakan suporter dengan mengadakan Jambore Perubahan Sepakbola Indonesia. Yaitu gerakan moral yang digagas SOS dan Aliansi Suporter Indonesia untuk menarik dukungan masyarakat yang ingin ada perubahan sepakbola di Indonesia.
Jambore akan dilakukan di Taman Proklamasi dengan beragam kegiatan. "Tujuannya kampanye kesadaran sepakbola," tukas Partoba Pangaribuan dari ASI. Ajang itu diperkirakan akan diikuti 15 kelompok suporter.
Menanggapi rencana SOS, Direktur Hukum dan Peraturan PSSI Max Boboy menegaskan PSSI siap menerima permohonan informasi dari pihak manapun. PSSI, kata Max, berkomitmen akan kooperatif jika ada pihak, baik itu lembaga negara maupun bukan, yang ingin mengetahui pengelolaan keuangan PSSI. “Kami diperiksa KPK aja siap kok,” tukasnya.
Max menambahkan PSSI juga akan berupaya transparan dalam menyampaikan informasi. “Tidak akan ada yang kami rahasiakan, kenapa harus takut kalau tidak salah,” dia menegaskan.