Selain UU tentang dokumen perusahaan, beberapa UU lainnya juga telah mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. UU tersebut antara lain UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Menurut ketentuan Pasal 26A dalam UU UU No 20 Tahun 2001, alat bukti yang sah untuk tindak pidana korupsi juga dapat berupa alat bukti lain yang diucapkan, dikirim atau disimpan secara elektronik. Sedangkan dalam UU No 15 Tahun 2002, pengakuan keabsahan alat bukti elektronik terdapat pada Pasal 38.
Abdul Gani mengemukakan bahwa saat ini Depkeh dan HAM tengah menyusun RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 26 RUU tersebut memasukkan pula alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. "Rumusannya akan sama dengan yang diatur dalam Pasal 38 UU Pencucian Uang," jelas Abdul Gani.
Sudah ada surat MA sebelumnya
Sebelum adanya UU yang mengakui keabsahan alat bukti elektronik tersebut sebenarnya sudah ada pengakuan tentang keabsahan alat bukti elektronik, jauh sebelum UU tersebut dilahirkan. Pengakuan keabsahan tersebut dalam peradilan Indonesia muncul melalui surat MA pada 1988.
MA melalui suratnya menyatakan bahwa mikrofilm atau microfiche dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1)c KUHAP. Surat tertanggal 14 Januari 1988 itu ditujukan kepada Menteri Kehakiman waktu itu.
Keabsahan alat bukti elektronik itu, menurut surat MA tersebut, dengan catatan bahwa mikrofilm atau microfiche itu sebelumnya dapat dijamin otentikasinya dan dapat pula ditelusuri kembai dari registrasi maupun berita acaranya. Dalam surat tersebut, dikemukakan pula bahwa terhadap perkara perdata juga berlaku pendapat yang sama.