Pemerintah berencana mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan pribadi terutama roda empat. Langkah ini merupakan salah satu kemungkinan opsi yang akan diambil pemerintah dalam kebijakan BBM bersubsidi.
"Subsidi untuk kendaraan pribadi akan dikurangi," kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Susilo Siswo Utomo usai Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (15/4).
Berkenaan dengan rencana pengurangan subsidi bagi kendaraan pribadi khususnya roda empat, Susilo mengatakan harga yang dipatok berkisar antara Rp4.500 hingga Rp9.500. Artinya, harga BBM subsidi yang dapat digunakan oleh kendaraan pribadi mengalami kenaikan karena pengurangan subsidi.
Namun, Susilo enggan memastikan opsi yang akan diambil oleh pemerintah. Ia mengatakan kebijakan penentuan BBM bersubsidi menjadi hak presiden. Rakor kali ini, katanya, lebih membahas sosialisasi penghematan BBM bersubsidi kepada gubernur se-Indonesia.
Rencana pertemuan berikutnya adalah koordinasi agar apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah berjalan lancar dan tak ada salah pengertian antar pusat dan daerah. Hingga saat ini, Presiden SBY belum menentukan kebijakan dari opsi yang sudah ada. "Ada rencana kebijakan ini itu, tapi belum diputuskan," ujarnya.
Direktur BBM BPH Migas Djoko Siswanto menuturkan penjatahan BBM bersubsidi masih menjadi pembahasan pemerintah. Ia mengatakan penjatahan akan dilakukan berdasarkan jenis kendaraan. Melalui penjatahan tersebut, katanya, diharapkan pemerintah akan dapat menghemat subsidi sebesar Rp30 triliun untuk tiga bulan pertama. " Target penghematan, tiga bulan pertama Rp30 triliun," katanya.
Direktur Niaga dan Pemasaran Pertamina, Hanung Budya, mengaku Pertamina sedang mempersiapkan kebijakan BBM bersubsidi yang akan diputuskan oleh pemerintah. "Yang pastinya kita kini sedang melakukan persiapan atas kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah nanti," katanya.
Ia juga memastikan kesiapan Pertamina terhadap kemungkinan kebijakan yang akan diputuskan oleh pemerintah. Terkait isu adanya pembedaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) antara BBM bersubsidi dan non-subsidi, lagi-lagi Hanung tak menjawab. Ia hanya meminta para awak media untuk menunggu hasil yang akan diambil oleh pemerintah. "Apapun itu kebijakan pemerintah, Pertamina siap," sebutnya.
Untuk diketahui, kali ini pemerintah kembali berencana akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan salah satu opsi dari beberapa pilihan yang tersedia. Tetapi hingga saat ini pemerintah masih belum memiliki keputusan yang pasti dengan dalih masih menunggu putusan dari Presiden SBY.
Beberapa rencana yang akan dilakukan jika pemerintah memilih untuk menaikkan BBM bersubsidi adalah dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rakyat miskin. Pemerintah juga akan menerapkan sistem IT dalam upaya membatasi dan menghemat BBM bersubsidi agar tak banyak terjadi kebocoran.
Meski belum ada keputusan resmi dari pemerintah terkait kebijakan BBM, Bank Indonesia (BI) mengaku telah mempersiapkan sejumlah skenario perhitungan terhadap inflasi. Gubernur BI Darmin Nasution enggan menjelaskan perhitungan skenario untuk menghadapi rencana kenaikan BBM.
Menurutnya, kenaikan untuk segmen kendaraan roda empat pribadi atau seluruh segmen sudah dipersiapkan perhitungannya dan sudah dikaji apakah berdampak besar terhadap inflasi atau tidak.“Semua (perhitungan) sudah kami simulasi, sudah kami persiapkan. Jadi tunggu saja. Kita tidak mau mendahului,” ujar Darmin usai menghadiri proses pelantikan Perry Warjiyo sebagai Deputi Gubernur BI di gedung MA.