Subsidi BBM Akibatkan Defisit APBN
Berita

Subsidi BBM Akibatkan Defisit APBN

Kebijakan kenaikan harga subsidi BBM dianggap menciptakan masyarakat miskin baru.

FAT
Bacaan 2 Menit
Subsidi BBM Akibatkan Defisit APBN
Hukumonline

Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini dilakukan pemerintah, berpotensi defisitkan APBN 2013. Diperkirakan, angka defisit hingga menembus tiga persen. Menurut Menteri Keuangan Chatib Basri, hal ini pula yang memicu pemerintah untuk mengubah APBN 2013.

"Belanja pemerintah di 2013 meningkat, akibat subsidi energi. Bahkan, kecenderungannya BBM bersubsidi akan melampaui kuota (46,01 juta kiloliter)," tutur Chatib saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Rabu (22/5).

Bukan hanya subsidi BBM yang memicu dilakukannya perubahan APBN 2013. Sejak awal ditetapkannya APBN 2013, lanjut Chatib, juga terjadi sejumlah perkembangan indikator makro ekonomi yang tidak sesuai dengan perkiraan sebelumnya. "Indikator-indikator makro ekonomi menjauh dari asumsi yang ditetapkan, maka perlu penyesuaian asumsi," tandasnya.

Menurutnya, hal ini dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi dalam negeri. Sehingga permintaan terhadap barang melemah yang akhirnya menyebabkan harganya turun. Selain itu, penerimaan pajak oleh pemerintah juga menurun, namun belanja negara meningkat signifikan.

Chatib mengatakan, fluktuasi nilai tukar rupiah yang cenderung melemah juga berimplikasi pada peningkatan belanja negara. "Anggaran yang meningkat lebih besar dari GDP (gross domestic product) dan melebih 3 persen, maka akan melanggar undang-undang (UU No. 33 Tahun 2004)," katanya.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, hingga triwulan pertama di tahun 2013 tercatat inflasi berada di angka 5,6 persen year on year (yoy). Angka ini dipicu dari kenaikan sejumlah harga pangan yang terjadi pada triwulan pertama. Menurutnya, inflasi akan beranjak naik lagi jika rencana kebijakan kenaikan harga subsidi BBM tetap dilakukan.

Secara keseluruhan inflasi pada akhir Desember 2013 akan berada di atas batas target 4,5±1 persen. "Tidak ada kenaikan BBM inflasi diperkirakan sebesar 5,5 persen, sementara ada kenaikan BBM inflasi akan menjadi 7,2 persen sampai 7,7 persen," kata Perry.

Ia menjelaskan, perekonomian nasional pada triwulan pertama 2013 mengalami pelambatan jika dibandingkan dengan akhir Desember 2012. Hal ini dikarenakan menurunnya konsumsi rumah tangga. Kendati demikian, pada semester kedua 2013, ekonomi diperkirakan mengalami perbaikan.

Salah satu pemicunya adalah menguatnya konsumsi domestik yang dipengaruhi oleh persiapan pemilu 2014. Serta di sektor ekspor juga semakin menguat yang didorong dari permintaan ekonomi dunia. Atas dasar ini pula, BI akan terus berupaya melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah. "Kami akan terus berusaha stabilitas nilai tukar rupiah akan terjaga," katanya.

Anggota Banggar Dolfie OF Pailit menilai, rencana kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM dapat menciptakan masyarakat miskin baru. Atas dasar itu pula, fraksi PDIP menentang rencana pemerintah tersebut. "Pasal 8 ayat 10 UU APBN 2013, pemerintah mempunyai kewenangan untuk menaikan harga BBM bersubsidi, tetapi kami tidak setuju dengan cara pemerintah yang mempertahankan kemiskinan dan menambah orang miskin baru," katanya.

Tags:

Berita Terkait