Bisnis jasa hukum pada law firm (kantor hukum) saat ini memasuki era persaingan yang ketat. Oleh karenanya, saat ini pengelolaan kantor hukum tidak hanya membutuhkan kemampuan lawyering saja, melainkan juga dibutuhkan manajemen atau tata kelola kantor hukum yang dikelola secara profesional dan andal.
Wakil Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Pheo M. Hutabarat mengatakan kantor hukum yang baik adalah kantor hukum yang memiliki visi dan misi yang tepat dengan ide dasar tentang bagaimana kantor hukum nantinya akan dirasakan oleh klien, lawyers, dan para karyawan.
“Sebelum membuat kantor hukum ada baiknya para pendirinya memiliki analisis SWOT yaitu strength atau kekuatan; weakness atau kekurangannya apa; opportunity atau kesempatannya apa saja; dan threat atau ancaman yang akan ditemui seperti apa,’’ ujar Pheo M. Hutabarat dalam kegiatan Pendidikan Lanjutan Manajemen Kantor Hukum di Hotel Horison, Bandung, Sabtu (16/12/2023).
Suasana Pendidikan Lanjutan Manajemen Kantor Hukum di Hotel Horison, Bandung.
Baca Juga:
- Cara DPD KAI Jawa Barat Maksimalkan Pemberian Jasa Hukum bagi Anggotamya
- HHR Lawyers Umumkan Luthfi I. Putera sebagai Partner Baru
- GHP Law Firm Sambut Dhanny Jauhar Sebagai Of Counsel
Visi yang ditetapkan dijabarkan lebih lanjut menjadi misi statemen yang berisi ringkasan dari semua tujuan dan nilai dari kantor hukum untuk dikomunikasikan kepada stakeholders, terutama klien. Sedangkan, misi adalah pernyataan-pernyataan rinci dari visi kantor hukum dalam bentuk tertulis.
“Misi kantor hukum ini seperti imej untuk jangka waktu tertentu, dimulai dari apa yang saat ini sedang ditangani kantor hukum. Misi ini mesti jelas tujuannya dan untuk dapat melihat hasilnya bisa puluhan tahun,’’ paparnya.
Pheo melanjutkan misi dapat lebih terarah jika dikelompokkan menjadi dua hal yaitu rencana strategis dan arahan strategis. Rencana strategis harus jangka panjang yang merupakan keharusan bagi kantor hukum. Sementara itu, arahan strategis membutuhkan kombinasi antara pengetahuan bisnis, manajemen, keuangan, pengetahuan praktik hukum, dan industri jasa hukum untuk visi ke depannya.
“Jangan lupakan, sebagai ilmu manajemen, pengelolaan kantor hukum memerlukan core values atau pegangan yang menjadi dasar. Core values adalah nilai dasar yang diadopsi dan berlaku bagi warga kantor hukum dalam melaksanakan visi, misi, dan strategic direction,’’ ujar Founding Partner HHR Lawyers ini.
Ia melanjutkan reputasi dan branding juga penting dalam strategi manajemen kantor hukum. Branding bisa berawal dari nama kantor hukum yang kuat daripada lawyer di dalamnya atau nama kantor hukum yang lebih kuat dibanding nama lawyer yang ada di dalamnya. Selain itu, publikasi independen turut bisa menjadi strategi manajemen untuk menggaet klien. Sebab, kantor hukum dilarang beriklan secara terang-terangan, sehingga membuat website dengan tulisan-tulisan publikasi terkait kantor hukum dapat menjadi pilihan.
“Saat ini dunia sudah terbuka, maka market luas juga terbuka. Adanya publikasi independen ini bisa membuat kita diketahui oleh calon klien. Sudah tidak zamannya lagi jualan dari kuping ke kuping, jadi reputasi harus dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi. No body will hear you, let’s the third party do,’’ ujarnya.
Menurutnya, pemasaran dengan cara publikasi bisa menjadi salah satu cara yang dapat menarik klien. Praktik manajemen kantor hukum yang efektif harus mencakup strategi pemasaran yang menumbuhkan perusahaan atau setidaknya mempertahankan profitabilitasnya.
Dalam membangun sebuah kantor hukum juga harus ditunjang dengan strategi perbedaan dengan fokus market kantor hukum lainnya. Selain itu, meyakinkan calon klien dengan keahlian khusus di satu bidang tertentu adalah cara lain, sehingga klien akan merasa yakin dengan kantor hukum yang telah dibangun.
“Tidak baik jika lawyer menyatakan diri bisa mengerjakan segalanya, orang akan melihat Anda tidak punya ekspertis dan keahlian khusus. Padahal keahlian khusus itu penting bagi advokat. Untuk itu, milikilah satu keahlian khusus itu!” sarannya.