Partisipasi Masyarakat
Hal lain yang perlu menjadi perhatian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bukan hanya metode omnibus, tetapi bagaimana proses legislasi dapat mewujudkan partisipasi yang bermakna bagi masyarakat tanpa terkecuali. Namun yang terjadi, revisi Pasal 96 RUU Perubahan Kedua UU 12/2011 justru mempersempit ruang partisipasi masyarakat.
Hal ini karena pengertian masyarakat melingkupi sebagai “…orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan”. Ketentuan itu berpotensi mendiskriminasi orang perorang atau kelompok yang dianggap tidak berkepentingan atau terdampak langsung, padahal ruang partisipasi harusnya dibuka untuk semua orang perorang atau kelompok sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan UUD NRI 1945.
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 disebutkan bahwa partisipasi yang bermakna mencakup hak untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Dalam RUU Perubahan RUU 12/2011 baru masuk dalam pelindungan “hak untuk didengar”, sedangkan dua hak lainnya masih diabaikan. Bahkan dalam pelindungan hak untuk didengar pun masih belum peka terhadap kebutuhan aksesibilitas dari penyandang disabilitas, sehingga belum ada ketentuan yang memastikan adanya aksesibilitas dalam media dan cara pelaksanaan partisipasi masyarakat.
Sebagaimana diketahui, RUU Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tengah memasuki tahap pembicaraan tingkat I yang dilakukan di Badan Legislasi DPR. Pada 7 April 2022 lalu, Pemerintah telah menyerahkan 362 DIM RUU Perubahan Kedua UU 12/11 kepada Baleg dalam Rapat Kerja. Dalam DIM yang disusun Pemerintah tersebut terdapat 210 DIM tetap, 24 DIM substansi, 17 DIM substansi baru, 64 DIM dengan perubahan redaksional, dan 47 DIM diusulkan untuk dihapus.