Sidang praperadilan Setya Novanto dengan Termohon (KPK) di PN Jakarta Selatan kembali digelar, Jumat (8/12). Agenda sidang kali ini, mendengarkan jawaban KPK. Dalam sidang, Kepala Biro Hukum KPK Setiadi menyatakan bahwa status Setya Novanto saat ini sudah menjadi terdakwa kasus KTP-elektronik.
"Adapun pada faktanya pada saat perkara a quo dibacakan tanggal 8 Desember 2017, pemohon Setya Novanto tidak lagi menyandang sebagai status tersangka melainkan sudah berstatus sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi KTP-elektronik (KTP-e)," kata Setiadi, sebagaimana dikutip dari Antara.
Hal tersebut, lanjut Setiadi, didasarkan pada pengertian terdakwa dalam Pasal 1 ayat (15) KUHAP yang menyatakan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili oleh sidang Pengadilan Negeri yang bersangkutan. "Adapun telah beralihnya status pemohon Setya Novanto terhadap perkara a quo dari status tersangka menjadi terdakwa telah secara jelas berdasarkan surat pelimpahan atas nama terdakwa Setya Novanto yang merupakan surat pengantar dari termohon ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta," katanya.
Pada intinya, menurut dia, penyampaian pelimpahan berkas Setya Novanto ditambah dengan dokumen-dokumen lainnya yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Pengadilan Tipikor Jakarta pun, kata dia, telah menindaklanjuti permintaan KPK dengan menetapkan hari sidang pada Rabu (13/12) pukul 09.00 WIB dan memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa Setya Novanto.
"Berdasarkan hal tersebut maka pelimpahan terdakwa atas nama Setya Novanto yang dilakukan termohon pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk segera memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pemohon yangg telah berstatus terdakwa bukan lagi tersangka telah sesuai Pasal 137 juncto Pasal 143 ayat (1) KUHAP," tuturnya.
Kapan status seorang tersangka berubah menjadi terdakwa menurut aturan hukum masih penuh perdebatan. Namun, kata peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Arsil, saat berkas dilimpahkan status orang tersebut masih menjadi tersangka. Hal ini sesuai Pasal 143 KUHAP. “Di ayat 4 masih disebutkan tersangka,” katanya kepada hukumonline.
Pasal 143 KUHAP
|
Sementara, lanjut Arsil, di Pasal 145 KUHAP secara tegas disebutkan status telah berubah menjadi terdakwa, apabila telah ditetapkan tanggal sidang. Pasal 145 KUHAP menyebutkan, pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir.
“Kalau dari kedua pasal (143 dan 145 KUHAP) di atas, tersangka menjadi terdakwa ketika saat pengadilan sudah mengirimkan surat panggilan untuk sidang. Kalau dari proses administrasinya berarti setelah majelis menetapkan tanggal sidang,” ujar Arsil.
Pelimpahan berkas perkara tersebut harus disertai dengan prosedur yang sudah dijalankan. Mulai dari penerimaan berkas perkara oleh panitera, penetapan majelis oleh Ketua Pengadilan Negeri hingga penetapan tanggal sidang pertama oleh majelis.
Baca:
- Ne Bis In Idem dalam Praperadilan, Begini Penjelasan Ahli
- Fredrich: KPK Telah Bekukan Rekneing Setya Novanto
- KPK Diminta Segera Lipahkam Perkara Setnov ke Pengadilan
Nasib Praperadilan
Hakim Tunggal Kusno menanyakan kepada kuasa hukum Setya Novanto dan KPK soal kelanjutan sidang praperadilan pasca telah dilimpahkannya berkas perkara Novanto ke Pengadilan Tipikor Jakarta. "Kalau kita lihat jadwal karena hakim tidak mungkin ambil sikap sendiri tanpa sikap yang arif dari pemohon dan termohon. Apa ada gunanya kita lanjutkan sampai Rabu 13 Desember 2017?," tanyanya.
Kuasa hukum Novanto, Ketut Mulya Arsana bersikukuh agar sidang praperadilan tetap dilanjutkan. "Yang mulia, terkait apakah preperadilan ini bermanfaat lanjut atau tidak karena kami pemohon tentunya harus dilakukan sampai tahap akhir," katanya.
Mulya Arsana yakin bahwa pemeriksaan saksi maupun ahli dari Novanto maupun KPK akan selesai pada Selasa (12/12). "Jadi kami tetap memohon yang mulia untuk memberikan hukum yang adil terkait hak asasi klien kami. Dengan harapan tanggal 13 Desember sudah bisa diputuskan," katanya.
Mendengar penjelasan itu, Kusno mengatakan, jika perkara ini dihentikan harus ada inisiatif dari pemohon. "Saya beri kebebasan, kalau kita lanjutkan apa ada manfaatnya? Hari Rabu kan saya kasih termohon ajukan saksi. Kalau termohon tetap minta sampai Rabu saya tidak keberatan karena menghentikan ini harus ada inisiatif pemohon untuk mencabut bukan penetapan," kata Hakim Kusno.
Sebelumnya, Hakim Kusno memutuskan bahwa putusan praperadilan Novanto akan dibacakan paling cepat pada Kamis (14/12) pukul 15.00 WIB. "Ini super kilat gitu lho. Nanti kalau super kilat lagi nanti saya putus dikira ada apa. Kalau tidak Kamis pukul 15.00 WIB, kalau tidak Jumat," kata Kusno di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (7/12).
Sementara itu, sidang perdana Setya Novanto dalam perkara korupsi dalam pengadaan KTP-elektronik diagendakan berlangsung Rabu (13/12) atau sehari sebelum putusan permohonan praperadilan yang diajukan Setya Novanto. (ANT)