Menurut Rum, Kejaksaan sudah menunjuk jaksa peneliti untuk menangani kasus tersebut dan selanjutnya disampaikan ke pihak Kepolisian. "Kita menunjuk jaksa yang menangani kasus itu supaya nanti kalau mau berkoordinasi, ya penyidik Polri bisa langsung menghubungi ke jaksa peneliti. Begitu prosesnya," katanya.
Atas kejadian ini, KPK yakin, Bareskrim Mabes Polri bersikap profesional. Terlebih lagi pelaporan terhadap pimpinan KPK ke polisi bukan kali ini saja terjadi. "Ini kan bukan terjadi kali ini saja, jadi kami pastikan KPK akan menghadapi hal tersebut dan kami percaya polisi akan profesional dalam menanganinya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Baca Juga: Ini Kata KPK Soal Adanya Gugatan Setya Novanto ke PTUN Jakarta)
Meski begitu, Febri mengingatkan, ketentuan dalam Pasal 25 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang mengatur proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan kasus tindak pidana korupsi itu didahulukan dibanding dengan perkara yang lain. "Kalau itu terkait dengan pelaksanaan tugas di KPK, misalnya dalam kasus penanganan perkara, tentu kami perlu ingat Pasal 25 UU Tipikor. Jadi, saya kira baik KPK, Polri atau pun Kejaksaan memahami ketentuan di Pasal 25 UU Tipikor tersebut," ujarnya.
Pasal 25 UU Tipikor Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. |
Febri belum bisa menyimpulkan bahwa pelaporan terhadap dua pimpinan KPK tersebut merupakan bentuk kriminalisasi. Meski begitu, diskusi mengenai hal ini masih bisa dilakukan lebih jauh lagi. "Kami tentu belum bisa menyimpulkan sejauh itu tetapi kalau itu kemudian menjadi diskusi di publik tentu itu patut dicermati lebih lanjut," katanya.
Sebelumnya,, kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mengatakan, penyidik Ditpidum Bareskrim Polri telah mengeluarkan SPDP dengan terlapor Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sejak Selasa (7/11). Kedua petinggi KPK tersebut dituduh telah melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan menggunakan surat palsu dan atau penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dan atau Pasal 421 KUHP.
"Dimana (terlapor) membuat surat keterangan seolah-olah benar, penyalahgunaan kekuasaan dan menjalankan tugas Tipikor," katanya. (Baca Juga: Pertimbangan Hakim Batalkan Status Tersangka Setya Novanto)