Saat dikonfirmasi, Humas KPPU Deswin Nur mengaku belum mengetahui adanya laporan tersebut. Deswin mengatakan akan melakukan pengecekan untuk memastikan adanya laporan dari KKI terkait Himbara ke KPPU.
“Soal itu, kami cek dulu ke teman-teman ya. Nanti kami kabari. Terima kasih,” demikian bunyi pesan singkat Deswin kepada Hukumonline.
Sebelumnya David menyatakan menolak rencana PT Jalin Pembayaran Nusantara bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) terkait pengenaan biaya transaksi cek saldo dan tarik tunai untuk nasabah 4 bank plat merah, yakni BRI, BNI, Mandiri dan BTN. Ini dikarenakan berakhirnya masa pengenalan ATM Merah Putih atau ATM dengan tampilan ATM Link sejak pertama kali diperkenalkan pada Desember 2015.
“Jalin dan Himbara tidak bijak kalau memang akan memberlakukan biaya-biaya tersebut yang sebelumnya gratis hal ini memberatkan Nasabah,” kata David dalam keterangan persnya, Jumat (21/5).
David menyatakan pihaknya dengan tegas menolak rencana tersebut dan telah menyampaikan keberatan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) pada Jumat (21/5). (Baca: Debt Collector yang Menarik Kendaraan Secara Paksa Bisa Dipidana)
Menurut David, kebijakan tersebut layak ditolak karena memberatkan nasabah di Indonesia. Padahal, tujuan awal diadakannya ATM Link adalah mempermudah nasabah Indonesia dalam melakukan transaksi melalui ATM secara efisien dan efektif agar tidak terlalu banyak pengadaan ATM.
David menjelaskan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diatur mengenai larangan perubahan aturan secara sepihak oleh pelaku usaha. Hal ini tercantum dalam Pasal 18 huruf g UU Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran OJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.