Bank Indonesia (BI) menunggu keputusan pemerintah mengenai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Jika pemerintah jadi menaikkan harga BBM, BI akan meresponnya dengan berbagai macam bauran kebijakan.
"BI siap merespon pada waktunya dengan bauran kebijakan," ujar Gubernur BI Agus Martowadojo di Kantor BI,” Jumat (7/6).
Menurut Agus, respon dengan bauran kebijakan dilakukan jika memang diperlukan. Ia percaya kenaikan harga BBM dapat mempengaruhi inflasi di Indonesia. Sejumlah bauran kebijakan yang dimaksud meliputi, makro prudensial, bunga dan likuiditas, BI rate, hingga Fasilitas Simpanan BI (Fasbi).
"Kalau penyesuaian BBM dilakukan, tentu hal itu akan merupakan satu kondisi yang baik sekali bagi moneter maupun fiskal," tutur Agus Marto.
Atas dasar itu pula, BI akan mengawal terus proses pembahasan RAPBN-P 2013 antara pemerintah dengan DPR. "Secara umum, perhatian kami yang tinggi adalah pembahasan RAPBN-P 2013. Jadi soal pasar, kami akan terus waspadai. Yang paling tinggi untuk kami waspadai adalah terkait dengan pembahasan RAPBN-P dan inflasi," kata Agus Marto.
Meski penentuan kenaikan harga BBM kewenangan penuh pemerintah, BI berharap terdapatnya koordinasi antara pemerintah, DPR dan bank sentral. Alasannya, kenaikan harga BBM melahirkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sehingga mempengaruhi kebijakan fiskal yang ada.
"BI juga melihat kalau terjadi perubahan harga BBM itu akan berdampak pada inflasi dan juga masyarakat yang miskin yang sesaat mesti mendapat perhatian, jadi itu yang mesti kita ikuti sama-sama," tutur Agus Marto.
Sebelumnya, pemerintah menyatakan keputusan kenaikan harga BBM akan diumumkan pada 17 Juni ini. Menurut Menteri Keuangan Chatib Basri, sejumlah bantuan pemerintah kepada masyarakat yang tercantum dalam alokasi RAPBNP 2013, seperti BLSM, Bantuan Siswa Miskin (BSM), program beras miskin, infrastruktur pedesaan dan sejumlah program-program lainnya sangatlah diperlukan.
Menurutnya, isu kenaikan BBM bukan semata-mata soal defisit, melainkan terkait ketidakadilan dalam struktur subsidi. Chatib mengatakan, selama ini yang menikmati BBM bersubsidi bukanlah rakyat miskin semata, melainkan warga menengah ke atas. Atas dasar itu, alokasi subsidi kompensasi dari kenaikan BBM khusus diperuntukkan bagi rakyat miskin yang ada di Indonesia.
"Kami percaya struktur dalam APBN bisa mengarah yang lebih adil. Bukan pada persoalan BBM-nya, tapi alokasi," ujar Chatib.
Menurun
Terkait cadangan devisa (cadev) Indonesia terjadi penurunan sebesar AS$3 miliar dari sejak Februari tahun ini. Menurut Agus Marto, hingga Mei tahun ini cadangan devisa Indonesia berada di kisaran AS$105 miliar. Angka ini menurun dari Februari sebesar AS$108,8 miliar dan pada akhir Desember tahun lalu sebesar AS$112,8 miliar.
"Memang di awal tahun di AS$112 miliar, terus sempat juga bergerak, tapi AS$105 miliar itu posisi Mei kita," ujar Agus Marto.
Menurut Agus Marto, alasan menurunnya cadangan devisa Indonesia lantaran persoalan-persoalan ekonomi yang muncul di dunia. Salah satunya adalah dinamika perekonomian di Amerika Serikat yang ditandai dengan adanya rencana The Federal Reserve yang akan mempercepat penyelesaian kebijakan Quantitative Easing (QE).
"Bahwa yang banyak sekali bergerak itu adalah dunia. Terutama ada spekulasi bahwa mungkin di Amerika stimulusnya mau ditahan. Quantitative easing-nya akan dipercepat selesainya, terus kemarin ada defisit Amerika yang membesar," tutur Agus Marto.
Mengenai cadangan devisa menjelang di penghujung kuartal I-2013, Agus Marto tak bisa berkomentar banyak. Alasannya karena BI masih menunggu pembahasan RAPBN-P 2013 antara pemerintah dengan DPR.
"Kita saat ini masih sama-sama melihat pembahasan APBNP kita juga sama-sama masih melihat inflasi juga," katanya.
Namun, lanjut Agus Marto, di bulan Mei terdapat perbaikan. Hal itu ditunjukkan dengan adanya deflasi sebesar 0,03 persen. Sehingga inflasi mengalami penurunan dan pada bulan Mei menjadi 5,64 persen. Meski begitu, BI bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan terus menjaga inflasi terlebih memasuki bulan Ramadhan dan Hari Raya Lebaran.
"Kalau kita sudah mulai masuk ramadhan dan hari raya dalam arti lebaran ini yang harus kita jaga inflasinya," pungkasnya.