Sistem Peradilan Koneksitas akan Dihapus dari KUHAP?
Utama

Sistem Peradilan Koneksitas akan Dihapus dari KUHAP?

RUU KUHAP akan menghapus keistimewaan militer dalam suatu kasus tindak pidana. Sudah saatnya hukum acara pidana menuju sistem civil society.

Gie/Mys
Bacaan 2 Menit

 

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, masalah koneksitas diatur pada pasal 89-94. Pasal 94 sebenarnya tegas menyebutkan bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan militer dan umum harus diadili di peradilan umum. Pengecualiannya adalah jika Menhankam atas persetujuan Menkeh, memutuskan untuk diadili di peradilan militer. Untuk menentukan pengadilan mana yang berhak, jaksa dan oditur militer harus berembug.

 

Empat ketentuan

 

Penghapusan eksklusivitas militer dalam peradilan koneksitas bukan berarti aturan koneksitas dihapus sama sekali. Bisa jadi keenam pasal dalam KUHAP akan diringkas dalam RUU.

 

Berdasarkan salinan draf ketiga RUU KUHAP yang diperoleh hukumonline, masih ada satu pasal lagi aturan mengenai peradilan koneksitas, yakni Pasal 82. Hal itu diatur dalam Bab VIII tentang Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Orang Sipil Bersama Anggota TNI.

 

Ada empat ketentuan mengenai koneksitas yang diatur dalam pasal 82 RUU KUHAP tersebut. Pertama, tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh sipil dan anggota TNI, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Kedua, apabila tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana militer, maka diperiksa dan diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer. Tindak pidana militer maksudnya adalah tindak pidana militer sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Pidana Militer. Dalam RUU Peradilan Militer yang sudah disusun Badan Legislasi DPR, hukum acara koneksitas juga dihapuskan. Ketiga, penyidikan perkara sebagaimana dimaksud pada bagian pertama dilakukan oleh penyidik kepolisian negara. Keempat, dalam melakukan penyidikan tersebut penyidik polisi dapat-–bukan harus-- meminta bantuan kepada Polisi Militer.

Tags: