Penyederhanaan laporan keuangan ini bertujuan untuk meningkatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 262 daerah di seluruh Indonesia. Angka ini diharapkan dapat tercapai pada tahun 2014 nanti. Kondisi kekinian, opini WTP baru diraih oleh 32 kabupaten atau kota dari 524 kabupaten atau kota se-Indonesia.
“Kita menargetkan paling lambat tahun 2014, sebanyak 50 persen dari total 524 pemda di Indonesia dapat memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP),” ungkapnya.
Setidaknya, dalam catatan Mendagri saat ini, sekitar 330 kabupaten atau kota meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) sebanyak 131 kabupaten atau kota serta opini tidak wajar sekitar 31 kabupaten atau kota.
Sejauh ini, opini WTP belum sampai 10 persen. Meskipun, memang ada tren positif peningkatan opini WTP dalam lima tahun belakangan. Namun, pertumbuhannya minim yaitu pada tahun 2006 opini WTP hanya diraih oleh tiga kabupaten atau kota, kurun 2007-2009. Kemudian, pada 2010 masing-masing empat kabupaten atau kota. Lalu, 13 kabupaten atau kota, 15 kabupaten atau kota, dan 2011 sebanyak 32 kabupaten atau kota.
Capaian opini WTP ini dianggap penting dan strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Karena hal itu menunjukkan pemda serius dalam mengelola anggaran, kemudian mempertanggungjawabkan peneriman serta pengeluaran dan yang terpenting mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dari hasil audit BPK pada laporan keuangan daerah, sebanyak 326 pemda atau 91 persen dari 358 pemda mendapatkan predikat buruk. Hanya 32 pemda yang memperoleh opini WTP.
Buruknya pengelolaan laporan keuangan pemda sebagian besar terjadi karena sistem pengendalian intern (SPI) yang belum berfungsi secara optimal. Indeks Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) pertama 2011 terhadap, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) juga menemukan 3.397 kasus kelemahan SPI.