Anggota Komisi VII DPR Satya W. Yudha, memperkirakan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi 2013 akan melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, hal ini akan terjadi karena sistem distribusi BBM besubsidi selama ini tidak tepat.
“Sistem distribusi BBM selama ini tidak tepat. Seharusnya pola distribusi diubah dari sistem terbuka menjadi tertutup,” katanya, Senin (21/10).
Satya menilai penyelewengan BBM bersubsidi masih marak. Namun, dia melihat pemerintah tidak menindak penimbunan BBM yang dilakukan oleh masyarakat. “Naiknya permintaan dan penyelewengan BBM bersubsidi bisa mengakibatkan kuota jebol,” katanya.
Ia berpendapat, tingginya konsumsi BBM bersubsidi menyebabkan impor minyak dan gas terus melonjak. Akibatnya, neraca perdagangan mengalami defisit. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013, kuota BBM bersubsidi ditetapkan sebesar 48 juta kiloliter.
Menurutnya, pemerintah harus mengelola anggaran subsidi BBM secara ketat untuk menghindari terjadinya pembengkakan pada anggaran APBN. “Ke depan, pemerintah harus merancang program subsidi langsung yang bisa tepat sasaran kepada penduduk berpenghasilan rendah dan miskin,” imbuhnya.
Satya juga berpendapat, program pengalihan subsidi BBM ke subsidi energi terbarukan harus bisa diimplementasikan. Program tersebut dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Menurutnya, hal itu juga bagian dari edukasi masyarakat Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan untuk masa depan bangsa yang lebih baik.
“Dibutuhkan konsistensi penerapan regulasi dalam rangka pengembangan energi masa depan sebagai langkah meminimalisasi hambatan,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, dalam kuartal ketiga tahun ini realisasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mencapai 34,4 juta kiloliter. Angka tersebut lebih tinggi sebesar 3,3% dibandingkan dengan realisasi penyaluran pada periode yang sama tahun lalu. Pada kuartal ketiga tahun 2012, penyaluran BBM bersubsidi hanya sebanyak 33,3 juta kiloliter.
Penyaluran BBM bersubsidi tahun 2013 itu diikuti dengan realisasi belanja subsidi BBM yang mencapai Rp143,1 triliun per bulan September. Jumlah tersebut sudah mencapai 71,6% dari total pagu. Di dalam pagu dicantumkan total volume 48 juta kiloliter yang mencapai Rp199,99 triliun.
Sekretaris Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Djoko Siswanto mengatakan, dari penyaluran seluruh jenis BBM bersubsidi kuartal 3 tahun ini, hanya minyak tanah yang mengalami penurunan. Penyaluran minyak tanah lebih rendah 6,74% dari tahun lalu menjadi sekitar 830.000 kiloliter. Tercatat realisasi penyaluran tahun 2012 mencapai 890.794 kiloliter.
“Hanya penyaluran minyak tanah yang turun, sedangkan BBM bersubsidi jenis premium dan solar hingga September, masih lebih tinggi dibandingkan dengan penyaluran periode yang sama tahun lalu,” katanya.
Djoko menuturkan penyaluran premium hingga September 2013 mencapai 21,85 juta kiloliter. Jumlah ini lebih tinggi 4,49% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 20,91 juta kiloliter. Sementara itu, penyaluran solar mencapai 11,72 juta kiloliter atau lebih tinggi 1,64% dibandingkan dengan tahun lalu. Penyaluran di periode sama 2012 mencapai 11,53 juta kiloliter.
Sebelumnya, BPH Migas menunjuk PT AKR Corporindo dan PT Surya Parna Niaga untuk bahu membahu dengan PT Pertamina mendistribusikan BBM bersubsidi. BPH Migas menetapkan kuota penyediaan dan pendistribusian BBM subsidi bagi Pertamina, PT AKR Corporindo, dan PT Surya Parna Niaga.
''Realisasi penyaluran itu dibulatkan total 34,5 juta kiloliter. Itu sudah termasuk dari Pertamina, AKR dan Surya Parna Niaga,'' katanya.