Dewi mengatakan, persoalan keengganan membagikan kedaulatan negara kepada AEC tak hanya dilakukan oleh Indonesia saja. Negara-negara ASEAN yang ikut tergabung dalam skema AEC 2015 juga akan melakukan hal yang sama. Namun tuntutan ekonomi dan perdagangan pada akhirnya tetap akan melahirkan kesepakatan-kesepakatan antar negara AEC. Dewi menilai, kesepakatan tersebut juga akan diimplementasikan dengan hati-hati karena kekhawatiran hilangnya kedaulatan negara.
“Akhirnya nanti ASEAN secara bertahap dan agak enggan juga akan membuat kesepakatan-kesepakatan termasuk dengan membuat piagam ASEAN dan blue print dari ASEAN political community, economy community, dan ASEAN culture community,” jelasnya.
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), Dorodjatun Kuntjoro Djakti berpendapat, persoalan AEC akan terbentur pada prinsip-prinsip AEC yang mungkin sulit diberlakukan. Bukan mustahil, DPR menolak kesepakatan-kesepakatan prinsipil AEC. Kalangan DPR sendiri sudah pernah mempertanyakan kesiapan sarana dan prasarana di dalam negeri menghadapi AEC 2015.
“Prinsip-prinsip itu nanti yang akan dipertanyakan di parlemen dan tahu sendiri belum tentu parlemen akan menyetujui, apalagi mau mendekati tahun pemilu,” kata mantan Menteri Koordinator dan Perekonomian ini.
Salah satu prinsio itu adalah secara bersama harus bisa menentukan apa yang disebut ASEAN qualified bank, ASEAN qualified insurance, dan mungkin sampai ASEAN qualified university. Prinsip-prinsip penentuan tersebut nantinya yang akan menjadi persoalan baru bagi Indonesia.