“Kalau di Eropa terkait data yang berhubungan dengan luar eropa ada supervisory bodynya, kalo di Indonesia yang jadi supervisory ya seharusnya kominfo kalau informasinya elektronik,” katanya.
Lantaran aturan di Indonesia masih sangat parsial melindungi data pribadi, ia turut mendukung kehendak Presiden untuk menuangkannya dalam satu aturan khusus, yakni RUU Perlindungan Data Pribadi yang sampai kini belum kunjung diselesaikan disahkan.
Hanya saja, alih-alih harus menunggu DPR menyelesaikan RUU PDP, Edmon menyarankan sebaiknya presiden langsung membuat perppu perlindungan data pribadi bila memang kedaulatan data dinilainya begitu mendesak.