Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan terkait ketidakhadiran pada sidang perdana praperadilan yang diajukan Fredrich Yunadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"Tadi kami sudah tugaskan pegawai untuk menyampaikan permintaan penundaan sidang pada Hakim. Kami menghormati panggilan dari PN Jaksel, namun ada beberapa hal yang masih perlu dilakukan terkait praperadilan ini sehingga diajukan penundaan. Apapun keputusan hakim tentu juga kami hormati," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (5/2/2018) seperti dikutip Antara.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal Ratmoho menunda sidang praperadilan Fredrich Yunadi, tersangka tindak pidana merintangi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP) atas tersangka Setya Novanto selama satu pekan hingga Senin (12/2) mendatang.
"Proses ini kan berjalan paralel. Tim di KPK yang menghadapi praperadilan juga berbeda dengan tim perkara pokok. Bahkan, lokasi pengadilannya pun berbeda. Satu di Jakarta Selatan dan satu lagi di Jakarta Pusat," ucap Febri. Baca Juga: Fredrich “Kalah Cepat” Dibanding KPK
Untuk diketahui, berkas dan dakwaan Fredrich telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Tipikor pun sudah menetapkan sidang perdana Fredrich pada 8 Februari 2018.
"Lagipula, kami kira pihak Fredrich Yunadi tidak perlu khawatir bertemu KPK di persidangan pokok. Kalau memang yakin dengan bukti yang dimiliki, hadapi saja di perkara pokok karena hal ini sifatnya jauh lebih substansial," kata Febri.
Seperti diketahui, sesuai Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP diatur apabila suatu perkara (pokok) sudah dimulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan perkara mengenai permintaan praperadilan belum selesai (diperiksa), maka permintaan praperadilan tersebut gugur. Dengan begitu, kemungkinan besar permohonan praperadilan Fredrich bakal dinyatakan gugur.
KPK telah menetapkan advokat Fredrich Yunadi dan Bimanesh Sutarjo yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal, dan hipertensi di RS Medika Permata Hijau sebagai tersangka tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek e-KTP atas tersangka Setya Novanto.
Fredrich dan Bimanesh diduga bekerja sama untuk memasukan tersangka Setya Novanto ke Rumah Sakit untuk dilakukan rawat inap dengan data-data medis yang diduga dimanipulasi sedemikian rupa untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK.
Atas perbuatannya tersebut, Fredrich dan Bimanesh disangkakan melanggar Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kuasa Hukum Fredrich Yunadi tidak mengkhawatirkan soal berkas dan dakwaan kliennya itu telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. "Ya tidak apa-apa, praperadilan jalan saja terus. Dari mana bisa dikatakan gugur, wong sidangnya belum dimulai kok," kata Sapriyanto Refa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin.
"Kalau menurut Undang-Undang tujuh hari sudah harus diputus kan, tujuh hari itu maksimal loh. Jadi, kami kembalikan kepada hakim yang memeriksa perkara," kata Refa. (ANT)