![Hukumonline.com Hukumonline.com](https://userfiles.hukumonline.com/redaksi/17_agustus/diagram_pengaduan.jpg)
sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2015
Ratusan pengadilanMelakukan pengawasan terhadap 915 pengadilan di seluruh pelosok wilayah Indonesia dengan jumlah hakim pengawas yang minim adalah sesuatu yang tidak mudah. Dari 915 pengadilan di seluruh Indonesia, dalam satu tahun Bawas hanya mampu melakukan pengawasan dengan mengunjungi 100 pengadilan. Selain terbatasnya sumber daya manusia di Bawas, anggaran menjadi salah satu kendala.Sedangkan sisa 800 pengadilan, mampu dikunjungi selama kurun waktu 8 tahun. Sekedar diketahui, pengadilan yang diawasi tak saja peradilan umum. Namun juga pengadilan agama, tata usaha negara dan militer. Empat bidang peradilan itu menjadi pekerjaan berat Bawas yang mesti diawasi. “Itu semua pengadilan dari tingkat pertama sampai banding di empat lingkungan pengadilan,” kata Nugroho.Namun begitu, Bawas terus melakukan inovasi agar terus terjadi pemerataan kunjungan. Nugroho pernah berkunjung ke Marauke, bumi Cenderawasih Papua. Ia prihatin dengan pengadilan di Marauke. Sebab jumlah hakim di pengadilan Merauke terbilang minim. Hal itu buntut selama 5 tahun tidak melakukan proses rekruitmen calon hakim. “Maka kosong hakim. kami beharap rekruitmen hakim segera ada,” katanya. (Ikuti ISU HANGAT: Menapaki Sunyinya Jalan Hakim Pengawasan)Semangat menggeloraSegudang tugas negara yang diamanahi konstitusi menjadi pekerjaan yang mesti dijalani tanpa mengeluh. Rata-rata, hakim pengawas berusia di atas 55 tahun. Namun semangat bekerja melakukan pengawasan terhadap ratusan pengadilan terus menggelora, meski dengan segala keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.“Saya salut, karena rekan-rekan saya di Bawas itu semangatnya tinggi,” kata Nugroho.Semangat, tak saja berkeinginan membenahi pengadilan dan dunia peradilan, namun terkadang mereka melupakan kesehatannya. Menurut Nugroho, terdapat hakim pengawas yang terus bertugas mengunjungi beberapa pengadilan di berbagai daerah, selama satu bulan. Akibatnya, hakim tersebut jarang pulang alias bang toyib.“Kemudian yang saya prihatin, sampai ada yang sakit da harus diopname di daerah tempat melaksanakan tugas. Bahkan sampai ada sakit berat yaitu jantung masuk ICU dirawat,” katanya.Meski demikian, para hakim pengawasan terus bekerja demi menjaga agar pengadil dapat berintegritas dalam menjalankan tugasnya sebagai pengadil. Sayangnya, masih terdapat oknum hakim nakal yang melakukan perbutan tercela. Nugroho mengakui kerja lembaga yang dipimpinnya masih terdapat kekurangan satu dan lain hal. ‘kami harus mencover sekian dengan sangat terbatas personil dan anggaran,” ujar mantan Ketua Pengadilan Negeri Sidanreng Rappang itu.Hakim pengawas tidak disukai“Ingat, Tim Bawas ini kalau datang ke daerah ini paling tidak disukai” ujar Nugroho. Hakim pengawas kerap resistensi dengan hakim di daerah. Kedatangan hakim pengawas bak musuh yang perlu diantisipasi. Padahal, kedatangan hakim pengawas dalam rangka membantu pengadilan agar menjadi lebih baik. Terlebih, hakim pengawasan merupakan kepanjangan tangan dari pimpinan MA. Kedatangan hakim pengawas ke pengadilan di daerah misalnya, cenderung dicurigai oleh warga pengadilan. Mereka cenderung memiliki pikiran negatif, seolah ingin mencari kesalahan. Nugroho mengatakan suara miring dan minor terhadap kedatangan tim Bawas adalah hal biasa yang dihadapi.Seiring berjalannya waktu, Bawas dapat mengkomunikasikan tugasnya ke pengadilan di tingkat bawah. Yakni, tugas Bawas mendukung dan memperbaiki kinerja pengadilan, termasuk kinerja hakim sebagai pengadil bagi masyarakat pencari keadialan. “Akhirnya mereka bilang kalau Bawas datang tidak usah repot,” ujarnya.Lain Nugroho, lain pula mantan Ketua Muda Bidang Pengawasan MA Hatta Ali. Pria yang kini menjadi Ketua MA itu mengaku tak ambil pusing dengan resistensi hakim. Menurutnya tak ada yang protes dengan langkahnya menjalankan tugas pengawasan sepanjang mampu menunjukan bukti akurat. “Kalau ditunjukan bukti yang kuat dia gak bisa ngomong,” pungkas mantan Ketua Pengadilan Sabang Aceh itu.
Menanggapi kinerja para hakim pengawas ini, Direktur Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, Astriyani mengatakan Badan Pengawasan MA masih memiliki masalah dalam melaksanakan fungsi pengawasannya di daerah. Mengapa? Sebab para hakim pengawas tak memiliki "kaki" di tingkat bawah yang memungkinkan adanya percepatan tindakan pencegahan maupun penindakan agar lebih efisien. Akibatnya nyaris semua kegiatan pengawasan terutama investigasi berasal dari pusat dengan jumlah sumberdaya yang terbatas.
"Jadi sebenarnya masih bisa lebih banyak lagi pelanggaran yang ditindak oleh Bawas jika secara struktur organisasi dan Sumberdaya yang memadai," katanya.Cerita sibuknya para “Bang Thoyib” ini memang cukup mencengangkan. Tumpukan urasan kerap dianggap sebuah tantangan. Makanya, semua nampak bersemangat, baik hakim muda maupun yang sudah renta. “Saking semangatnya, kantor lebih sering kosong, tak heran lantai 8 Gedung Bersama Satu Atap Mahkamah Agung, sering dijuluki Kantor Ci Luk Ba,” kata Nugroho sembari terbahak.