Setahun sudah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memerintah. Dalam perjalanan ini, pemerintah dinilai masih belum menunjukan kekompakan kabinet. Akibatnya, publik harus menyaksikan kegaduhan politik yang justru merugikan pemerintah.
Demikian disampaikan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzammil Yusuf, dalam diskusi "Mengukur Kinerja Kabinet Kerja" yang digelar The Habibie Center di Jakarta, Selasa (24/11).
Lebih lanjut Almuzzamil menyampaikan bahwa seharusnya masalah semacam itu sudah teratasi. Sehingga, kinerja kabinet tak perlu lagi terkesan gaduh.Di sisi lain, iamengatakan bahwa pemerintah juga telah menorehkan beberapa prestasi. Ia mengaku mengapresiasi kinerja para menteri yang membantu Presiden. Terutama, menurut catatannya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastusi.
Menurut Almuzzamil, Susi telah berani menegakan hukum di laut. Hal itu menurutnya meningkatkan kekuatan kedaulatan Indonesia di mata negara lain. Hanya saja, ia menyayangkan Susi belum mampu menyejahterakan nelayan.
Penegakan hukum yang juga menurutnya mengundang apresiasi adalah ketegasan dalam pemberantasan narkoba. Almuzzamil menyebut, hukuman mati bagi para gembong narkoba telah membuat beberapa negara bereaksi. Akan tetapi, pemerintah tetap tegas bersikap. Hal ini menurutnya membuat derajat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia menjadi lebih berwibawa.
“Kita apresisi kinerja Jokowi-JK yang berani membuat kebijakan yang belum pernah dilakukan Presiden sebelumnya, yakni berani mengeksekusi terpidana mati para bandar narkoba dan berani menegakkan kedaulatan laut,” tuturnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Maruarar Sirait juga mengakui bahwa penegakan hukum saat pemerintahan Jokowi-JK sempat diwarnai kegaduhan. Ia menilai, hal ini terjadi terutama di awal masa pemerintahan. Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan tanpa kegaduhan politik.
Menurut lelaki yang biasa disapa Ara, kegaduhan politik dalam penegakan hukum kini sudah mulai reda. Sebab, puncaknya adalah ketika ada perbedaan di antara polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia melihat, saat ini Polri, KPK dan Kejaksaan sudah semakin dan lebih bersinergi.
Ara juga mengatakan bahwa keberanian pemerintah untuk menghukum mati para Bandar narkoba merupakan sebuah prestasi. Pasalnya, hal itu bukan tanpa tantangan. Ara mengingatkan, pemberantasan narkoba memerlukan upaya luar biasa sehingga hukuman mati harus diterapkan. Sebab, ia menyebut masalah narkoba menyangkut masa depan generasi penerus bangsa.
"Dalam bidang hukum, hukuman mati bagi bandar narkoba yang dilakukan Kejaksaan sudah mendapat dukungan publik yang sangat tinggi, sekitar 84 persen rakyat Indonesia mendukungnya. Dan ini menunjukkan negara kita berdaulat dalam bidang hukum meskipun banyak negara besar yang menolak kebijakan ini," ujar Ara.
Sementara itu, di bidang politik Ara melihat bahwa kondisi yang tak jauh berbeda juga terjadi. Saat awal masa pemerintahan, tensi di sektor politik cukup meningkat. Menurutnya, hal ini terkait dengan tarik menarik antara Koalisi Merah Putih dengan Koalisi Indonesia Hebat.
Namun kini, Ara menyebut bahwa kedua kubu sudah mulai mencair. Ia pun mencontohkan, banyak kebijakan pemerintah didukung dan disetujui DPR. Misalnya terkait dengan APBNP 2015, APBN 2016, pemilihan Kepala BIN, Panglima TNI dan juga Kapolri.
"Ini artinya kondisi politik juga sudah cukup stabil," pungkasnya.
Demikian disampaikan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzammil Yusuf, dalam diskusi "Mengukur Kinerja Kabinet Kerja" yang digelar The Habibie Center di Jakarta, Selasa (24/11).
Lebih lanjut Almuzzamil menyampaikan bahwa seharusnya masalah semacam itu sudah teratasi. Sehingga, kinerja kabinet tak perlu lagi terkesan gaduh.Di sisi lain, iamengatakan bahwa pemerintah juga telah menorehkan beberapa prestasi. Ia mengaku mengapresiasi kinerja para menteri yang membantu Presiden. Terutama, menurut catatannya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastusi.
Menurut Almuzzamil, Susi telah berani menegakan hukum di laut. Hal itu menurutnya meningkatkan kekuatan kedaulatan Indonesia di mata negara lain. Hanya saja, ia menyayangkan Susi belum mampu menyejahterakan nelayan.
Penegakan hukum yang juga menurutnya mengundang apresiasi adalah ketegasan dalam pemberantasan narkoba. Almuzzamil menyebut, hukuman mati bagi para gembong narkoba telah membuat beberapa negara bereaksi. Akan tetapi, pemerintah tetap tegas bersikap. Hal ini menurutnya membuat derajat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia menjadi lebih berwibawa.
“Kita apresisi kinerja Jokowi-JK yang berani membuat kebijakan yang belum pernah dilakukan Presiden sebelumnya, yakni berani mengeksekusi terpidana mati para bandar narkoba dan berani menegakkan kedaulatan laut,” tuturnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Maruarar Sirait juga mengakui bahwa penegakan hukum saat pemerintahan Jokowi-JK sempat diwarnai kegaduhan. Ia menilai, hal ini terjadi terutama di awal masa pemerintahan. Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan tanpa kegaduhan politik.
Menurut lelaki yang biasa disapa Ara, kegaduhan politik dalam penegakan hukum kini sudah mulai reda. Sebab, puncaknya adalah ketika ada perbedaan di antara polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia melihat, saat ini Polri, KPK dan Kejaksaan sudah semakin dan lebih bersinergi.
Ara juga mengatakan bahwa keberanian pemerintah untuk menghukum mati para Bandar narkoba merupakan sebuah prestasi. Pasalnya, hal itu bukan tanpa tantangan. Ara mengingatkan, pemberantasan narkoba memerlukan upaya luar biasa sehingga hukuman mati harus diterapkan. Sebab, ia menyebut masalah narkoba menyangkut masa depan generasi penerus bangsa.
"Dalam bidang hukum, hukuman mati bagi bandar narkoba yang dilakukan Kejaksaan sudah mendapat dukungan publik yang sangat tinggi, sekitar 84 persen rakyat Indonesia mendukungnya. Dan ini menunjukkan negara kita berdaulat dalam bidang hukum meskipun banyak negara besar yang menolak kebijakan ini," ujar Ara.
Sementara itu, di bidang politik Ara melihat bahwa kondisi yang tak jauh berbeda juga terjadi. Saat awal masa pemerintahan, tensi di sektor politik cukup meningkat. Menurutnya, hal ini terkait dengan tarik menarik antara Koalisi Merah Putih dengan Koalisi Indonesia Hebat.
Namun kini, Ara menyebut bahwa kedua kubu sudah mulai mencair. Ia pun mencontohkan, banyak kebijakan pemerintah didukung dan disetujui DPR. Misalnya terkait dengan APBNP 2015, APBN 2016, pemilihan Kepala BIN, Panglima TNI dan juga Kapolri.
"Ini artinya kondisi politik juga sudah cukup stabil," pungkasnya.